JAKARTA – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar menghadiri penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2023 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/12/2022).
Presiden Jokowi Dalam arahannya, meminta seluruh jajaran baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah agar mempercepat realisasi belanja APBN dan APBD. Presiden mengingatkan bahwa situasi ekonomi di dunia saat ini masih bergejolak. Meski demikian, pertumbuhan ekonomi di Indonesia termasuk yang terbaik di dunia.
“Ini adalah kerja keras kita semuanya,” kata Presiden Jokowi.
Saat ini tingkat inflasi nasional masih cukup terkendali, yakni 5,8 persen. Angka ini masih lebih baik jika dibandingkan dengan inflasi yang terjadi di berbagai negara di dunia yang bahkan mencapai di atas 10 persen hingga 75 persen.
Presiden Jokowi meminta agar kepala daerah memantau secara ketat pergerakan inflasi di daerah masing-masing. Hal itu mengingat inflasi tinggi menjadi momok semua negara.
“Untuk pemda, gubernur, bupati dan wali kota, saya minta perhatikan dari waktu ke waktu, dari jam ke jam, pergerakan angka inflasi di daerah masing-masing. Ini penting sekali. Ini momok semua negara, inflasi. Sekali lagi, perhatikan pergerakan angka inflasi di daerah masing-masing,” pesan Presiden.
Presiden Jokowi juga mengungkapkan, anggaran pendapatan belanja negara (APBN) tahun 2023 akan difokuskan pada 6 kebijakan. Pertama, penguatan kualitas SDM. Kedua, akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial. Ketiga, melanjutkan pembangunan infrastruktur. Keempat, pembangunan infrastruktur untuk menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru. Kelima, revitalisasi industri. Keenam, pemantapan reformasi birokrasi dan penyerdehanaan regulasi. prioritas Ini untuk memperbaiki data terpadu kesejahteraan sosial, antara lain melalui registrasi sosial ekonomi.
Sementara itu, sebanyak 14 Kementerian dan Lembaga (K/L) yang menerima secara simbolis DIPA mewakili 53 K/L yang ada. Kemendes PDTT pada tahun anggaran 2023 memperoleh pagu anggaran sebesar Rp2,99 triliun.
“Kementerian dan Lembaga ini memperoleh opini BPK dengan status WTP dalam 3 tahun terakhir 2019 hingga 2021,” ujar Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.
Keempat belas Kementerian dan Lembaga tersebut adalah Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Ristek, Kementerian Agama, dan Kementerian Pertahanan. Selain itu ada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan serta Lembaga Administrasi Negara.
Penulis : Mukhlis
Editor : Ani
