Internet Desa di Wilayah 3T Segera Dituntaskan

Gelar Audiensi, Kominfo Dorong Pemerataan Jaringan Telekomunikasi di Kalimantan Timur.
Gelar Audiensi, Kominfo Dorong Pemerataan Jaringan Telekomunikasi di Kalimantan Timur. Sumber foto: diskominfo.kaltimprov.go.id

SAMARINDAPemprov Kalimantan Timur meminta peningkatan jaringan internet desa yang menjadi program penuntasan desa blankspot oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika khususnya di wilayah 3T yakni daerah Tertinggal, Terdepan dan Tertinggal. Saat audiensi, sejumlah keluhan disampaikan terkait program internet desa yang belum maksimal.

“Kami menyampaikan berbagai permasalahan internet desa, termasuk pemanfaatan tower yang dibangun oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI),” ujar Bambang Kukilo Perwakilan Diskominfo Kaltim, Kamis (4/04/2024).

Bambang mengatakan rumusan rencana optimalisasi peningkatan dan pemanfaatan layanan telekomunikasi bersama BAKTI dan kolaborasi program internet desa dalam meningkatkan kapasitas BUM Desa. Audiensi tersebut dihadiri oleh Nanang Fatkhurrahman, yang mewakili Direktorat Layanan TI untuk Pemerintah BAKTI, beserta jajarannya.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Sandi Kabupaten Mahakam, Ulu Markus Wan menambahkan terdapat 20 Tower BTS yang dibangun oleh BAKTI pada tahun 2022, namun kualitasnya tidak memadai. Sinyal penuh tetapi tidak dapat digunakan.

“Di samping itu, di Kecamatan Long Pangahai dan Long Apari, layanan telekomunikasi 4G masih belum memadai. Kami berharap kapasitas bandwidth tower BTS 4G BAKTI dapat ditingkatkan, migrasi sistem dari VSAT GEO ke jaringan fiber optik dilakukan, dan perawatan serta pemeliharaan dilakukan secara berkala,” kata Markus.

Program Kementerian Komunikasi dan Informatika RI telah memberikan layanan internet di wilayah 3T melalui pembangunan tower BTS dan wilayah non3T dengan program 3435. Sehingga penuntasan desa blankspot 4G di 3435 desa atau kelurahan di wilayah non-3T menjadi fokus kegiatan Direktorat Telekomunikasi.

“Sasarannya adalah untuk mendorong penyelenggara jaringan bergerak seluler melakukan usaha-usaha penuntasan desa blankspot 4G di 3435 desa atau kelurahan di wilayah Non-3T” tambahnya.

Saat ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menghadapi tantangan besar dalam menangani blankspot dan sinyal lemah karena luasnya wilayah dan topografi yang sulit. Besar harapan dengan melibatkan kerjasama antar pihak terkait, masalah tersebut dapat diselesaikan.

“Kami akan mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan fungsi layanan telekomunikasi melalui tower yang sudah dibangun, dan kami berharap dapat berkelanjutan melalui PIC2 di daerah. Selain itu ada kerja sama dengan Pemprov Kaltim dalam membina BUMDES melalui program internet desa,” tutup Nanang.

Penulis : Devi arp
Editor : Habib Az

Ikuti berita Kolomdesa.com terupdate di:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *