JAKARTA – Anggota komisi XI DPR RI Sihar Sitorus menyoroti program bantuan lansung tunai (BLT) yang di kucurkan pemerintah pusa ke desa– desa. ia menilai program tersebut membuat masarakat menjadi tidak produktif atau malas bekerja. Ia pun meminta program BLT untuk dihentikan.
“Terkait BLT mungkin sudah waktunya kita pikirkan apakah harus disetop karena masyarakat sekarang tunggu BLT mereka enggak mau lagi kerja, tunggu aja nanti juga dapat, Kumpul punya kumpul hampir mendekati UMR bahkan sampai dengan UMR. Akhirnya sulit dan itu ciptakan karakter yang negatif kita yang biasa kerja keras jadi malas. Ini satu hal yang harus ditinjau,” papar Sihar Sitorus Anggota komisi XI DPR RI dalam rapat dengar pendapat dengan Kemenkeu, Rabu (8/2/2023).
Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Luky Alfirman mengatakan, BLT Desa selama Pandemi Covid-19 menjadi program mandatory dari alokasi Dana Desa. Tujuannya tak lain untuk menjadi jaring pengaman masyarakat terdampak pandemi.
Namun ia menegaskan, BLT desa pada tahun 2023 harus tetap diadakan untuk menekan angka kemiskinan ekstrim di tingkat desa.
“BLT desa tetap ada karena yang kita tujukan itu kemiskinan ekstremnya itu jadi prioritas pemerintah tetap,” ujar Luky Alfirman.
Oleh karena itu, dari total pagu anggaran Dana Desa pada 2023, alokasi untuk program perlindungan sosial dalam bentuk BLT desa minimalnya 10% dengan maksimal 25%. Sehingga total yang disiapkan mencapai Rp 17 triliun.
Penulis : Mukhlis
Editor : Ani