PURWAKARTA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Dedi Mulyadi menyebut dana bagi hasil desa baik dari pusat ke desa, provinsi ke desa, kabupaten ke desa harus dilakukan secara terarah. Menurutnya perencanaan anggaran yang terarah akan membuat target pembangunan di desa tercapai dalam kurun waktu tertentu.
“Dengan perencanaan yang terarah, maka pembangunan di desa ada target pencapaian dalam kurun waktu tertentu. Sehingga tidak melahirkan program yang berulang,” ujar Dedi dalam keterangan persnya, Selasa (21/3/2023).
Dedi menyebut pembangunan infrastruktur desa seperti jalan, sarana air bersih, irigasi, pemukiman warga, listrik, sarana pendidikan, sarana ibadah, hingga sarana olahraga harus berdasarkan karakter budayanya. Hal tersebut akan menjadi penunjang bagi desa untuk memunculkan desa yang memiliki kekuatan spiritual estetik sehingga berujung pada lahirnya gelombang kepariwisataan.
Jika kebutuhan akan pembangunan infrastruktur dapat terpenuhi dalam jangka waktu tertentu, maka desa bisa diarahkan untuk memiliki program investasi. Program investasi tersebut berada di lembaga bisnis dalam bentuk pembelian saham yang nantinya dimiliki oleh masyarakat desa.
“Devidennya bisa menjadi penunjang untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan masyarakat desa,” katanya.
Dedi beranggapan selama ini desa hanya dijadikan komoditas politik setiap menjelang Pemilu dan Pilkada. Setelah pesta rakyat berakhir, desa kembali sepi ditinggal dengan segudang janji politik.
“Masyarakat desa sering sering kali menjadi objek politik untuk mencari populariti keberpihakan ilusi. Padahal desa bukan komoditi, tapi inti,” tutup Dedi Mulyadi.
Penulis: Erdhi
Editor: Soleha.tn
