Kolomdesa.com, Bandung – Badan Pengembangan dan Informasi (BPI) Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendesa PDT) menggelar Rapat Kerja Teknis di El Hotel, Bandung, pada 28-30 November 2024. Acara ini turut dihadiri Wakil Menteri Desa, Ahmad Riza Patria.
Kepala BPI, Ivanovich Agusta, dalam sambutannya menegaskan BPI berperan dalam pengarahan program di desa, khususnya terkait penyediaan makanan bergizi.
“BPI akan mengarahkan desa, terutama BUM Desa, untuk mampu menyediakan bahan pangan guna mendukung program makan gizi gratis,” ujar Ivan.
Selain itu, Ivan memaparkan pencapaian BPI, termasuk penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang telah membawa peningkatan penilaian kinerja lembaga.
“Tahun lalu, kami mendapat predikat ‘sangat baik’, meningkat dari sebelumnya,” jelasnya.
Ivan juga menyoroti prestasi Kemendesa di portal Satu Data Indonesia, di mana lembaga ini menjadi contoh bagi kementerian dan pemerintah daerah lainnya.
“Kemendes adalah satu-satunya kementerian yang menjadi rujukan di Satu Data Indonesia,” tambah Ivan.
Ke depan, BPI akan mendukung program nasional Asta Cita, dengan fokus pada data, informasi, afirmasi, dan program strategis.
Arahan Wakil Menteri Desa
Wakil Menteri Desa, Ahmad Riza Patria, dalam arahannya menjelaskan fokus Asta Cita ke-6, yaitu pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan, melalui 12 program prioritas, salah satunya penyediaan makanan bergizi gratis.
“Anggaran untuk program ini mencapai Rp71 triliun. Desa diharapkan memainkan peran sentral,” ungkap Riza.
Ia juga menekankan pentingnya pendataan potensi desa untuk memastikan tidak terjadi tumpang tindih produksi.
“Pendataan penting agar desa memproduksi bahan pangan sesuai potensi masing-masing, sehingga tidak terjadi surplus berlebihan yang dapat menurunkan harga,” jelasnya.
Riza mencontohkan, desa yang memproduksi ayam dapat didukung oleh desa lain yang memproduksi komoditas berbeda untuk melengkapi kebutuhan makanan bergizi.
“Antardesa harus saling melengkapi agar program ini berjalan optimal,” tuturnya.
Pentingnya Koordinasi dan Evaluasi
Sekretaris BPI, Syahrul, menjelaskan bahwa Rakernis ini merupakan ajang koordinasi antarsatuan kerja untuk menyelaraskan pelaksanaan program dan rencana ke depan.
“Kegiatan ini menjadi acuan untuk mengevaluasi capaian dan memperbaiki kekurangan,” kata Syahrul.
Ia juga menyoroti kekompakan antarsatuan kerja, terlihat dari kesamaan materi yang dipaparkan, serta pentingnya sinergi dalam mendukung program kementerian.
“Kami juga terus meningkatkan disiplin dan integritas pegawai sesuai standar KPK,” tegas Syahrul.
Rakernis ini dihadiri oleh pejabat utama BPI, termasuk Kepala Pusat Penyusunan Keterpaduan Rencana Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal (Puspadu DDT), Fajar Tri Suprapto; Kepala Pusat Pengembangan Kebijakan Desa, Daerah Tertinggal (Pusbangjak DDT) Agus Kuncoro, Kepala Pusat Data dan Informasi Desa Daerah Tertinggal (Pusdatin DDT), Theresia Juni dari, serta Kepala Pusat Pengembangan Daya Saing Desa, Daerah Tertinggal (Pusdaing DDT), Yusra; serta seluruh pegawai BPI.
Penulis: Fuji
Editor: Rizal K
