KALIMANTAN TENGAH – Ratusan pejabat pemerintahan desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) memadati ruang rapat utama DPRD Kotawaringin Timur (Kotim). Mereka menuntut kejelasan pembayaran gaji dan tunjangan yang menunggak selama dua bulan.
“Pihaknya datang ke gedung wakil rakyat berharap persoalan tersebut bisa diselesaikan. Mereka sangat memerlukan dana. Apalagi saat ini bulan Ramadhan dan menjelang Lebaran. Tentunya memerlukan persiapan keuangan untuk menghadapinya,”ujar Aswinur salah satu perwakilan dari (Apdepsi), Rabu. (5/4/23).
Begitu pula Ketua BPD Pelangsingan Zulkifli yang turut mengeluhkan tentang gaji yang belum diterima meski hanya Rp. 1 Juta perbulan. Selain itu, dia turut menyoroti kecilnya gaji BPD jika dibandingkan dengan kabupaten tetangga yang mencapai Rp 2 juta perbulan.
“Yang satu juta pun belum terbayarkan. Apa sebenarnya masalah keuangan daerah kita ini?,” kata Zulkifli.
Sementara itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kotim Poraktina Ike Heritha mengatakan, persoalan keuangan daerah saat ini memang ada kendala. Di antaranya, adanya perubahan dari pemerintah pusat, khususnya untuk mekanisme penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU).
Sejauh ini mereka hanya menerima DAU sebesar Rp 43 miliar. Dana itu sebagian besar tersedot untuk gaji ASN sekitar Rp 35 miliar. Sisanya dibagi ke 48 OPD untuk anggaran belanja. Untuk pemasukan lainnya, seperti dana transfer masih menunggu kiriman Dana Bagi Hasil (DBH).
“Itu pun sering terlambat. DBH pusat ini sering di transfer akhir tahun, tanggal 30 Desember. Seringnya malam hari. Lalu, DBH provinsi tiap tahun berkurang di triwulan keempat. Baru dibayarkan di tahun berikutnya,” pungkasnya.
Penulis: Alfan
Editor: Soleha.tn
