BANYUWANGI – 51 Kades di Banyuwangi bakal purna tugas di tahun ini. Sehingga akan ada pemilihan kepala desa serentak 2023. Namun, hal ini menuai penolakan dari organisasi jajaran akademisi dan sekretariat bersama (SEKBER) Banyuwangi.
“Hal ini perlu dilakukan demi keamanan dan kenyamanan warga masyarakat Banyuwangi kedepan. Sekber mengusulkan adanya penundaan di pelaksanaan Pilkades 2023,” jelas salah satu anggota Sekber dari lapisan Akademisi, Irfan Hidayat dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama DPRD Banyuwangi, Senin (6/2/2023).
Irfan yang tak lain mewakili akademisi dalam organisasi Sekber menyebut, jika Pilkades serentak dilaksanakan, maka potensi adanya polemik di tingkat desa semakin tinggi. Imbasnya, kondusifitas desa juga akan terpengaruh.
“Dimana pada pelaksanaan kegiatan pilkades serentak di 51 desa dipastikan akan berbenturan dengan pelaksanaan pileg dan pilpres,” imbuhnya.
Selain itu, anggota Sekber lainnya yang berasal dari non akademisi, Sulaiman Sabang mengatakan bahwa pihaknya mendukung adanya pilkades serentak yang bakal dilakukan di 51 desa mengacu pada surat edaran Kemendagri. Namun pemerintah perlu mengkaji ulang skema keamanan untuk meredam adanya konflik di desa.
“Akan tetapi untuk kondusifitas kenyamanan dan keamanan warga masyarakat banyuwangi hendaknya pemerintah daerah mengkaji ulang pelaksanaan kegiatan tersebut,” paparnya.
Hingga berita ini ditayangkan, DPRD Banyuwangi masih bakal menggodok kembali usulan dari sejumlah kelompok dari organisasi Sekber.
Penulis: Rizal
Editor: Ani
