MATARAM – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melaporkan sebanyak 82 desa mulai terdampak kekeringan. Desa-desa yang tersebar di 9 kabupaten/kota tersebut telah melaporkan adanya bencana kekeringan pada pekan terakhir Juli ini.
”Hanya Kota Mataram yang tidak ada laporan. Di tahun-tahun sebelumnya seperti itu juga,” kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB Ahmadi, Senin (24/7).
Ahmadi menyebut bahwa bencana kekeringan telah ditindaklanjuti langsung oleh pemda dan ada 8 pemda yang telah menetapkan status siaga darurat. Antara lain, Lombok Timur, Lombok Barat, Lombok Utara, Sumbawa, Sumbawa Barat, Dompu, Kota Bima, dan Kabupaten Bima.
Adapun di Lombok Tengah, hingga 24 Juli, belum ada keputusan dari pemda terkait status siaga darurat. Meski di wilayah ini, berdasarkan data BPBD NTB, bencana kekeringan telah terjadi di 82 desa pada 8 kecamatan dengan jumlah jiwa yang terdampak mencapai 273.622 orang.
”Yang Lombok Tengah belum ditetapkan status siaga darurat. Kalau 8 kabupaten/kota lain, sudah siaga darurat,” sebut Ahmadi.
Secara keseluruhan bencana kekeringan di 9 kabupaten/kota telah berdampak terhadap 169.331 kepala keluarga (KK) atau sekitar 591.793 jiwa. Bencana tersebut diperkirakan terjadi di 339 desa pada 70 kecamatan.
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dalam rilis terbaru mengeluarkan peringatan dini kekeringan meteorologis di sejumlah wilayah. Seperti Kecamatan Sambelia, Lombok Timur dan Bayan di Lombok Utara pada level awas, level siaga di Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, dan level waspada di Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa.
Pemda yang telah menetapkan siaga darurat kekeringan diharapkan dapat menyiapkan anggaran untuk penanganan yang bisa dialokasikan melalui Belanja Tidak Terduga (BTT). Anggaran tersebut bisa digunakan untuk pendistribusian air bersih kepada masyarakat yang terdampak kekeringan.
”Termasuk juga provinsi. Nanti kami akan sharing untuk membantu kebutuhan air bersih masyarakat,” sebut Ahmadi.
Pengeluaran anggaran untuk penanganan bencana kekeringan telah disepakati masing-masing kabupaten/kota. Pemprov akan mengupayakan hal serupa selain dari BTT di APBD, BPBD akan mencari dukungan anggaran kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Diakuinya, saat ini anggaran pemprov cukup terbatas. Namun, untuk keperluan menghadapi bencana kekeringan, mau tidak mau harus ada anggaran yang disediakan.
”Tidak bisa tidak. Daripada masyarakat susah,” tegasnya.
Sementara itu, Sekda NTB Lalu Gita Ariadi mengatakan, ada opsi untuk melakukan modifikasi cuaca. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya menghadapi kemungkinan paling buruk dari bencana kekeringan, yang diperkirakan terjadi pertengahan tahun ini.
”Pada situasi tertentu, bisa (kekeringan) berkepanjangan, kami siapkan hujan buatan. Itu mulai kami pikirkan, misalnya bersama BRIN atau BRIDA,” kata Sekda Gita.
Gita mengatakan, pemerintah tetap memikirkan kemungkinan paling buruk dari potensi bencana kekeringan. Sehingga langkah antisipasi yang direncanakan bisa dilakukan lebih maksimal.
”Tapi kami juga bekerja berdasarkan data yang ada sekarang,” tutupnya.
Penulis: Erdhi
Editor: Rizal
