Kolomdesa.com, Jakarta – Menteri Desa, dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menggelar audiensi dengan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) dan Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi). Dalam agenda tersebut, pembahasan berfokus pada permasalahan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).
“Banyak pemerintah desa yang mengeluhkan kondisi BUM Desa yang bermasalah,” kata Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, Senin (12/2/2025).
Menurut Yandri, keluhan yang disampaikan oleh perangkat desa yang hadir tidak dapat ia jawab secara langsung mengenai solusi yang diberikan. Ia mengatakan, jika masalah BUM Desa harus dapat diketahui terlebih dahulu akar masalahnya.
“Kira-kira yang membuat BUM Desa bermasalah dari segi mananya, itu harus diketahui oleh Bapak – Ibu yang hadir saat ini,” jelas Yandri.
Menurut Yandri, suntikan dana untuk BUM Desa sejatinya sudah dilakukan tiap tahun. Bahkan, kerja sama antara kementerian juga dilakukan, guna meningkatkan kontribusinya di Desa.
“Kita juga kemarin kerja sama dengan Kementerian Pertanian terkait dengan ayam petelur, namun itu harus dilakukan oleh BUM Desa, tidak boleh perseorangan,” sebut Yandri.
Yandri mengatakan, tidak semua BUM Desa memiliki masalah. Ia menjelaskan, jika ada BUM Desa yang dapat dijadikan rujukan bagi desa lainnya.
“Saya sudah keliling di 50 tempat, dan hampir 50 Kabupaten di beberapa desa, ada BUM Desa yang penghasilannya mencapai 28 miliar,” jelas Yandri.
Menurut Yandri, BUM Desa dapat maju jika pengelolanya mampu memaksimalkan usaha dengan memanfaatkan potensi yang ada di desa. Ia juga menyebut, BUM Desa tidak boleh berjalan sendiri, kolaborasi dengan pihak swasta penting dilakukan agar usaha yang dijalankan dapat berkembang dengan baik.
“Saya rasa memanfaatkan potensi Desa untuk usaha BUM Desa itu penting, dan terpenting kolaborasi dengan pihak terkait,” kata Yandri.
Yandri juga mengungkapkan, saat ini BUM Desa mendapat arahan dari Presiden Prabowo sebagai media guna menyiapkan bahan program makan bergizi gratis. Ia menyebut, program tersebut merupakan peluang besar bagi BUM Desa agar terlibat.
“Ini merupakan peluang bagi BUM Desa, dan saya berharap dapat dimaksimalkan potensi ini,” pungkas Yandri.
Sementara itu, Ketua Apdesi Anwar Sadat mengatakan jika sejatinya anggaran untuk ketahanan pangan di desa sudah diatur. Anggaran tersebut merupakan bagian dari peluang bagi BUM Desa untuk berkontribusi, namun ia menyebut kendala muncul lantaran tidak semua desa memiliki lembaga itu.
“Sejatinya sudah ada lahan untuk melibatkan BUM Desa, namun kita ketahui tidak semua kondisinya baik, bahkan ada Desa yang tidak memiliki BUM Desa,” kata Anwar.
Anwar juga menyinggung yang masih berkaitan dengan ketahanan pangan. Ia mengatakan, sebaran pupuk subsidi tidak sampai ke desa-desa.
“Pupuk subsidi tidak sampai ke Desa, BUM Desa yang membuka usaha pupuk terkadang tidak mendapat stoknya,” jelas Anwar.
Anwar berharap, Kemendesa PDT dapat membantu, memberikan arahan bahkan solusi agar BUM Desa dapat berjalan maksimal.
“Kami berharap pak menteri, dan jajaran Kementerian Desa dapat memberikan arahan bagi kami yang ada di desa agar BUM Desa dapat berkontribusi lebih banyak lagi bagi pemerintah,” tandasnya.
Penulis: Fuji
Editor: Aziz
