Kolomdesa.com, Pulau Morotai – Sejumlah kepala desa beserta perangkat desa di Kabupaten Pulau Morotai diduga terlibat dalam politik praktis pada Pilkada Morotai 2024. Keterlibatan ini dikhawatirkan bisa menimbulkan konflik kepentingan dan memecah belah masyarakat desa.
“Aturan sudah jelas melarang kades dan perangkat desa terlibat dalam politik praktis,” kata Pengamat demokrasi desa Kabupaten Pulau Morotai, Aril Baba, Selasa (29/10/2024).
Ia menjelaskan, bahwa ada beberapa pihak di Morotai yang diduga melanggar aturan. Partisipasi kades dalam politik dapat menciptakan ketegangan antara pemerintah desa dan warga desa.
“Kades seharusnya menjadi pemersatu, bukan pemicu perpecahan,” tambahnya.
Ia juga menyoroti dugaan adanya intimidasi dari kades terhadap perangkat desa yang tidak sejalan dengan pilihan politiknya.
“Ancaman pemecatan seringkali digunakan untuk memaksa perangkat desa mengikuti arahan kades,” ungkapnya
Selain itu, ia menegaskan bahwa situasi ini sangat berbahaya. Menurutnya, kades seharusnya melindungi hak pilih warganya, bukan malah mengancam mereka. Ia juga meminta masyarakat untuk lebih kritis dalam mengawasi kinerja kades.
“Jika ada kades yang menyalahgunakan wewenang, masyarakat harus berani melaporkannya, Jabatan kades jangan sampai dijadikan alat untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu,” tutupnya.
Penulis : Roman
Editor Aziz
