Kolomdesa.com, Jakarta – Pusat Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PPPMDDTT) selenggarakan workshop “Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendamping Profesional Berbasis Learning Management System (LMS)”. Acara ini digelar dalam rangka pelaksanaan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) Sub Komponen 2A Tahun Anggaran 2024.
Kepala Pusat Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, (PPPMDDTT), Nursaid, dalam sambutan pembukanya menyampaikan bahwa kegiatan ini diselenggarakan serentak di tiga provinsi: Jakarta, Sumatra Utara, dan Jawa Tengah.
“Workshop ini kami laksanakan mulai hari ini sampai tanggal 31 Oktober 2024. Pelaksanaannya berada di 3 provinsi, yaitu Jakarta, Sumatra Utara, Jawa Tengah,” tuturnya, Senin, (28/10).
Nursaid melanjutkan, sosialisasi dihadiri oleh Dinas DPM Provinsi, Dinas DMPD Kabupaten, dan Tenaga Ahli Pendamping Masyarakat (TAPM) yang menjadi lokus P3PD Sub Komponen 2A.
“Dengan jumlah peseta masing-masing, untuk di Jakarta 203 orang, kemudian di Sumatra Utara/Medan 200 orang dan di Jawa Tengah/ Semarang 2027 orang,” terangnya.
Dengan adanya kegiatan berbasis teknologi digital, Nursaid berharap semua yang terlibat mampu mendukung pembelajaran yang lebih efisien dan memudahkan proses evaluasi.
“Kemudian, untuk memastikan implementasi sesuai dengan standart pelatihan serta kebutuhan teknis lainnya, kami telah menyusun draft regulasi terkait pedoman umum penyelenggaraan pelatihan melalui Learning Management System yang nantinya kami harapkan bisa segera disahkan menjadi keputusan menteri,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Luthfiyah Nurlaela, menyampaikan bahwa di Indonesia ada 75.265 Desa, Tenaga Pendamping sekitar 34.000, dan Pendamping Lokal Desa sekitar 18.000. Dengan jumlah PLD yang ada, tentu masih sangat jauh dari kata cukup dan ideal.
“Ini bukan tugas yang ringan, apalagi kalau ketika berada di daerah-daerah yang terkadala geografis, infrastruktur, termasuk infrastruktur internet, apalagi daerah seperti Papua, Maluku dan daerah timur lainnya,” ungkapnya.
Penulis: Mu’alim
Editor: Rizal K
