Kolomdesa.com, Balikpapan – Peningkatan desa berlistrik menggunakan energi baru terbarukan (EBT) kini ditingkatkan. Bantuan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), dan program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) menjadi strategi dalam meningkatkan rasio elektrifikasi dan kesejahteraan masyarakat setempat yang kurang mampu.
Salah satu kendala utama dalam pemerataan jaringan listrik di Kalimantan Tengah adalah luas wilayah yang mencakup kondisi geografis yang kompleks dan infrastruktur di daerah terpencil yang masih terbatas.
“Kondisi kelistrikan di Kalteng sebetulnya sudah surplus terkait dengan daya listrik, namun kendalanya adalah kondisi geografis, dimana infrastruktur ke daerah terpencil sangat terbatas sehingga akses listrik dari PLN masih sulit untuk menembus daerah terpencil,” Kata Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), Sugianto, Selasa (15/10/2024).
Sugiono mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah akan memberikan bantuan atau hibah kepada masyarakat yang belum terjangkau PLN. Kemudian bantuan PLTS untuk tahun 2024 diberikan kepada kurang lebih 20.711 rumah tangga di 186 desa di seluruh Kalteng.
“Di dalam anggaran perubahan tahun ini juga, mengakses lagi sekitar 25.000 keluarga di 184 desa,” terangnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Tengah Vent Crisway, menjelaskan peningkatan rasio elektrifikasi akan difokuskan pada pemasangan baru listrik ke rumah tangga yang sudah terjangkau jaringan PLN namun belum dapat menikmati listrik secara optimal.
“Keluarga tidak mampu ini, belum bisa menikmati listrik meskipun sudah ada jaringan PLN. Untuk itu bapak Gubernur menginstruksikan, agar membantu rumah tangga tidak mampu ini, untuk bisa menikmati listrik,” jelasnya.
Kemdian, untuk tahun 2024 terdapat alokasi anggaran untuk membantu 5.500 rumah tangga yang belum menerima akses PLN dan dikategorikan sebagai keluarga yang tidak mampu. Jika dirinci, Program BPBL mencakup spesifikasi pemasangan listrik sebesar 900 watt, tiga titik lampu, satu stop kontak, serta pemberian sertifikat laik operasi dan token listrik senilai Rp200.000 untuk setiap unit rumah.
“Kalteng Menyala ini secara umum akan mengurangi gap kehidupan sosial masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan, padahal mereka hidup di bumi dan tanah yang sama, yaitu Bumi Tambun Bungai. Sejatinya harus mendapatkan pelayanan dan kehidupan yang sama layaknya,” terang Sugianto.
Sebagai informasi, targetnya adalah seluruh desa mendapat akses listrik yang memadai dengan alokasi anggaran Rp432 miliar di akhir tahun 2024. Langkah ini diharapkan tidak hanya mencerahkan desa-desa, tetapi juga mendorong peningkatan produktivitas masyarakat. Langkah ini diharapkan tidak hanya mencerahkan desa-desa, tetapi juga mendorong peningkatan produktivitas masyarakat.
Penulis : Devi arp
Editor : Danu
