Kolomdesa.com, Sulawesi Barat – Sejumlah 45 desa di Sulawesi Barat sudah siap untuk menerapkan Program Data Presisi. Optimisme tersebut dilakukan berkat hasil Data Desa Presisi (DDP) Tahap I sudah diberikan oleh Tim Desa Presisi Institut Pertanian Bogor (IPB).
“Desa yang siap tersebut terdiri dari 39 desa, dan 6 kelurahan yang akan menerapkan Data Presisi,” ucap Pj Gubernur Sulawesi Barat, Akmal Malik, Jumat (20/9/2024).
Menurut Akmal, kegiatan pencacahan data desa dilakukan dengan memilih beberapa desa dan kabupaten sebagai pilot project. Menurut Akmal, nantinya keseluruhan desa akan mendapat kesempatan yang sama untuk melakukan DDP.
“Dalam pelaksanaan pendataan di masing-masing desa, tim yang dilibatkan juga berasal dari desa terkait,” ujar Akmal.
Akmal menambahkan agenda DDP ini penting dilakukan. Selain untuk mengatasi persoalan data, juga berkaitan dengan pembuatan kebijakan prioritas yang berguna bagi desa terkait.
“Masalah yang muncul dalam dunia birokrasi yang mengakar adalah terkait dengan data, oleh karena itu kami merancang kegiatan tersebut untuk mengatasi permasalah yang terjadi,” beber Akmal.
Akmal mengatakan, dalam agenda DDP itu mengaku tidak setengah hati dalam pelaksanaannya. Sejumlah anggaran miliaran rupiah yang diambil dari Anggaran Pembelanjaan Bulanan Daerah (APBD) sudah disiapkan.
“Pada tahap ini kita sudah menyiapkan dana sebesar Rp 4,9 M untuk menyelesaikan terkait dengan data,” katanya.
Selanjutnya, Akmal mengucapkan terima kasih kepada pihak yang turut terlibat. Dia mengatakan, tanpa adanya kerjasama, DDP tidak akan berjalan lancar di Kabupaten Sulawesi Barat.
“Kami ucapkan terima kasih atas bantuan tim Data dari Institut Pertanian Bogor (IPB), dan juga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulbar atas support selama ini, sehingga dapat terlaksana DDP tahap I ini,” sebutnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sulbar, Muh Jun menjelaskan terkait dengan inisiasi pengadaan DDP ini menurutnya cukup baik. Selain memberikan gambaran nyata bagi desa, manfaat kepada masyarakat juga lebih terarah.
“Masyarakat sangat mendukung dengan adanya program ini, karena pembangunan terjamin,” jelasnya.
Untuk dapat melaksanakan rekomendasi yang ada di data hasil DDP, Jun menjelaskan akan diadakan MoU dengan Bupati. Setelah itu, MoU dengan pihak IPB juga dilakukan.
“Nantinya kita akan melakukan MoU dengan rektor IPB untuk melaksanakan kegiatan tindak lanjutnya,” jelas Jun.
Menurut Jun, nantinya DDP tahap berikutnya juga akan dilaksanakan. Sejumlah ratusan desa yang berada di Sulbar, dan belum merasakan DDP akan dilakukan kegiatan serupa.
“Implementasi DDP selanjutnya akan dilakukan di 575 desa lain yang ada di Sulbar,” sebutnya.
Pihak IPB, diwakili oleh Wakil Kepala LP2M Bidang Pengabdian kepada Masyarakat, Sofyan Sjaf memberikan gambaran terkait adanya DDP. Menurut dia, DDP ini tidak menghapus data yang sudah ada, namun melengkapi sehingga lebih detail lagi.
“Tentunya data yang sudah diperoleh diberikan data spasial sehingga lebih tergambarkan dengan jelas,” ungkapnya.
Menurut Sofyan, dengan adanya DDP. Pemdes nantinya dapat melakukan kegiatan pembangunan dengan sesuai gambaran data spasialnya.
“Inilah pentingnya data lantaran dapat dijadikan komitmen untuk menjelaskan mana yang benar,” pungkasnya.
Penulis: Fuji
Editor: Aziz
