BALIKPAPAN – Penjabat Gubernur Kalimantan Timur mengatakan kepada pengurus Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) di daerah untuk ikut berperan dalam optimalisasi potensi desa untuk kesejahteraan masyarakat. Sebab secara geografis wilayah Kalimantan Timur memiliki desa-desa yang potensial dalam berbagai sektor kegiatan ekonomi.
“Kita bisa kembangkan pola silvofishery atau tambak-tambak yang tidak produktif ditanami mangrove di tengah, sehingga kembali produktif, hijau dan menghasilkan, Ini bisa dilakukan kepala desa dan aparatur desa bersama masyarakatnya,” kata Penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik, Kamis (16/052024).
Akmal menyebutkan, di antaranya desa-desa yang berada di pesisir memiliki potensi kelautan dan perikanan seperti tambak udang, termasuk kawasan hutan mangrove yang luas. Aksi nyata lainnya, adalah menghijaukan kembali kawasan eks lahan tambang dengan menanam berbagai jenis tanaman pangan dan hortikultura.
“Termasuk lubang-lubang tambang (kolam) yang membahayakan masyarakat, selain dipagar juga kolamnya bisa dilakukan kegiatan usaha budidaya ikan,” katanya.
Akmal mengatakan, kewenangan sudah ada, sehingga sekarang tinggal bagaimana aparatur desa, BPD dan kepala desa menggerakkan masyarakat memanfaatkan potensi desanya. Sementara itu, masalah lain yang bisa melibatkan peran aktif pemerintah dan perangkat desa adalah penuntasan kemiskinan, kemudian peningkatan derajat kesehatan dan penanganan stunting.
“Kalau desa bapak ibu mampu menghasilkan sayuran, buah-buahan, ikan dan produk pangan lainnya. Pasti tidak ada warganya yang terkena stunting. Sebab kebutuhan protein, gizi dan vitaminnya tercukupi dan sudah terpenuhi,” ungkapnya.
Bahkan Akmal meyakinkan kerja nyata kepala desa, aparatur desa dan BPD bersama masyarakatnya tidak saja mewujudkan kemandirian desa. Tetapi juga taraf hidup meningkat sejahtera, sebab berbagai potensi dan sektor ekonomi desa terkelola secara optimal.
Akmal menambahkan, saat ini Pemerintah Provinsi Kaltim tidak semata memiliki kebijakan untuk pengembangan desa, tetapi alokasi anggaran. “Bilang berapa desa perlu, sebutkan. Tetapi kami mau lihat dulu, seberapa besar aksi riil memberdayakan desanya, baru kami beri reward,” tandasnya.
Penulis : Devi arp
Editor : Habib Az
