PONTIANAK – Penjabat (PJ) Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Harrison mengatakan pada tahun 2023, akan terdapat 227 desa taat hukum yang tersebar di 14 kabupaten/kota di provinsi tersebut. Pada tahun 2022, terdapat 166 desa taat hukum di setiap kabupaten/kota di Kalimantan Barat.
“Tahun 2022 Kalbar memiliki 166 desa sadar hukum yang tersebar di seluruh kabupaten/kota dan hari ini diresmikan 61 desa sadar hukum sehingga total 227 desa sadar hukum,” kata Harisson, Selasa (28/11/2023).
Ia berharap agar tahun depan bisa lebih banyak lagi desa sadar hukum di Kalbar. Saat ini Kalbar memiliki 2.148 desa, 323 merupakan desa di perkotaan dan 1.825 merupakan desa di perdesaan.
Dijelaskannya pemerintah telah maksimal meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, menanggulangi kemiskinan dengan mengerjakan pembangunan, dan pemberdayaan desa. desa yang menerima penghargaan Anudhawa Sasana Desa/Kelurahan merupakan bentuk desa sadar hukum.
“Dari penghargaan itu menunjukkan adanya komitmen kepala desa atau lurah yang tidak hanya memiliki kapasitas sebagai pemimpin formal dalam pusat pemerintahan tetapi tokoh dihormati dan diharapkan dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi pada masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Program pembentukan dan pembinaan sekolah sadar hukum dan HAM difokuskan pada kalangan sekolah/pelajar. Sebagai generasi muda yang berperan penting dalam mendukung kesadaran hukum, katanya.
Sebagai infromasi, saat ini terdapat enam sekolah binaan sadar hukum dan HAM di Kalbar yang dikukuhkan, yaitu SMA negeri 1 Pontianak, SMK Teknik Industri Pontianak, SMA swasta Kemala Bhayangkari Kubu Raya, SMP negeri 11 Pontianak, SMP negeri 1 Kubu Raya, Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Pontianak.
Penulis: Devi arp
Editor: Mukhlis
