MEDAN – Kepala desa di Sumatera diminta agar jaga netralitas pada Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
“Walau kepala desa dan aparatur sipil negara itu boleh memilih, tapi mereka tidak boleh berpihak kepada salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden hingga caleg di Pemilu 2024,” ujar Gubernur Sumatra Utara, Hassanudin, Jumat (24/11/2023).
Menurutnya, seorang kepala desa dan perangkatnya memiliki kekuatan untuk memobilisasi massa sehingga hal itu akan dimanfaatkan peserta pemilu untuk kepentingan dalam massa kampanye.
“Tahun 2024 merupakan tahun politik, tapi menjadi aparatur dan petugas itu sudah ada rambu-rambunya untuk netral,” kata Hassanudin.
Oleh karena itu, kepala desa harus bersikap netral agar pesta demokrasi tersebut dapat berjalan dengan lancar dan damai.
Sebelumnya, Hassanudin juga meminta aparatur sipil negara di lingkungan kerja Pemprov Sumut harus bersikap netral atau tidak terlibat politik praktis pada Pemilu dan Pilkada 2024.
Untuk itu, ia berharap ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk tidak terjebak dalam pelanggaran netralitas Pemilu dan Pilkada 2024.
Penulis: Kurnia
Editor: Danu
