NTB – Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) NTB memberikan atensi khusus terhadap adanya beberapa laporan terkait kepala desa (Kades) di wilayahnya yang mengikuti deklarasi dukungan pada peserta Pemilu 2024 mendatang. Pasalnya, tindakan tersebut terindikasi kuat sebagai pelanggaran netralitas aparatur negara.
“Kita belum dapat menyimpulkan dalam kajian kita bahwa kepala desa itu masuk dalam tindak pidana pemilu atau tidak. Karena sekali lagi, menurut pasal 490 undang-undang pemilu itu dia berlaku pada masa kampanye dan setelah tetap menjadi peserta pemilu,” kata Ketua Bawaslu NTB, Itratip, Kamis (16/11/2023).
Ia menjelaskan, deklarasi yang dilakukan sebelum memasuki masa kampanye belum bisa dikatakan masuk dalam tindak pidana pemilu. Jika pada masa kampanye tersebut terdapat deklarasi keberpihakan para kades pada peserta pemilu, maka bisa dipastikan sudah masuk tindak pidana Pemilu.
“Tetapi tentu saja kegiatan seperti itu terus kami atensi, dan fokus mengantensi kepala desa yang sejak awal mendeklarasikan diri atau menyatakan sikap ke salah satu peserta pemilu. Bawaslu akan melakukan atensi khusus kepada mereka,” tuturnya.
Lebih lanjut, beberapa waktu lalu Bawaslu sedang melakukan klarifikasi terhadap dugaan kades yang hadir atau mendeklarasikan dukungan kepada salah satu peserta pemilu. Bahkan dua hari lalu terhenti juga sudah menangani satu kasus ASN, yakni dari salah satu pejabat eselon III di OPD Provinsi NTB.
“Yang sejauh ini kami sedang mengidentifikasi kades itu, tapi secara yang sudah kami klarifikasi itu ada sekitar tiga orang. Dalam berbagai bentuk kegiatan kampanye yang dilakukan. Pada saat deklarasi di Lombok Raya (saat deklarasi dukungan untuk Capres-Cawapres, Ganjar Pranowo – Mahfud MD) sama salah satu di wilayah Lombok Tengah yang berfoto dengan salah seorang caleg (Kades Ungga, Suasto Hadiputro Armin menghadiri acara dan memegang stiker caleg DPRD NTB, Megawati Lestari,),” jelasnya.
Penulis : Hafidus Syamsi
Redaktur: Mukhlis
