PENAJAM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Passer Utara, Provinsi Kalimantan Timur, mendukung upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan pembangunan dan perekonomian setiap desa. Pembangunan dan perekonomian tersebut bertujuan untuk mewujudkan masyarakat mandiri.
“Kami sangat mendukung upaya yang dilakukan pemerintah kabupaten untuk peningkatan status desa menjadi mandiri,” ujar Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara Raup Muin, Minggu (12/11/2023).
Lanjutnya, Legislatif (DPRD) mendukung upaya pemerintah dalam mendorong pembangunan dan perekonomian masing-masing negara untuk mewujudkan desa mandiri. Kemudian perlu adanya sinergi atau kerja sama dalam perencanaan pembangunan mulai tingkat desa hingga kabupaten.
Pemerintah desa perlu berkomunikasi dan berkoordinasi terkait perencanaan fisik maupun non-fisik. Komunikasi dan koordinasi tersebut harus dilakukan agar pembangunan desa berjalan lurus dengan visi misi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.
Sementara itu, Ia mengimbau para petugas pendamping desa agar meninggalkan pola lama penyusunan program Anggaran Pendapatan Belanja Desa atau APBDes dan diganti dengan mengacu penilaian IDM (indeks desa membangun). IDM itu meliputi ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan.
Sampai saat ini desa dengan status mandiri, antara lain Desa Girimukti, Sidorejo, Giripurwa, Sesulu, Bangun Mulya, Babulu Darat, Gunung Makmur, Rintik, Gunung Mulya. Labangka Barat, Tengin Baru, Bukit Raya, Sukaraja, Bumi Harapan, Argo Mulyo, Semoi Dua, Binuang dan Desa Telemow.
Desa dengan status maju, di antaranya Desa Bukit Subur, Api-Api, Labangka, Babulu Laut, Gunung Intan, Sebakung Jaya, Rawa Mulya, Sri Raharja, Sumber Sari, Sukomulyo, Wonosar, serta Desa Karang Jinawi, dan diharapkan pada 2024 menjadi desa mandiri.
Penulis: Devi arp
Editor: Mukhlis
