BUTON UTARA – Mantan Kepala Desa (Kades) Langere, Kecamatan Bonegunu, Kabupaten Buton Utara (Butur) dilaporkan ke Polda Sulawesi Tenggara oleh Jaringan Aktivis Mahasiswa Sulawesi Tenggara (Jam Sultra) terkait dugaan korupsi Dana Desa. Koordinator aksi JAM Sultra Indrawan Nosari mengatakan, tindak pidana korupsi yang dilaporkan itu yakni dugaan menyalahgunakan anggaran pembangunan gedung serbaguna anggaran 2022 dan 2023.
“Pada prosesnya pembangunan gedung serbaguna ini tidak sesuai perencanaan dan mangkrak,” tutur Indrawan. Selasa (31/10/2023).
Menurut Indrawan pada 2022 Mantan Kepala Desa Langere Lailu melakukan pembangunan gedung serbaguna tahap awal dengan anggaran senilai Rp127 juta. Pekerjaan gedung serbaguna kembali dianggarkan senilai Rp127 juta setelah jabatan kepala desa Langere berakhir dan dilanjutkan oleh Penjabat Kepala Desa.
Pembangunan gedung serbaguna tahap 2 kembali bersumber dari Dana Desa anggaran 2023. Namun dari anggaran ini juga terindikasi di korupsi.
“Dengan nominal anggaran yang fantastis juga pada saat prosesnya pembangunan gedung serbaguna tersebut diduga terindikasi KKN dan Mark Up,” ungkap Indra.
Sementara itu Pj Kepala Desa Langere, Zanuria membenarkan anggaran pembangunan gedung serbaguna itu dilakukan dalam 2 tahap, sebab dana desa yang digunakan juga untuk memenuhi kebutuhan desa lainnya.
Tahap 2 pembangunan Pj kepala desa menganggarkan senilai sekitar Rp131 juta dan hanya melanjutkan rencana pembangunan dari kepala desa sebelumnya.
“Untuk tahap ke 2 ketua TPK nya itu masih mantan kepala desa yang lalu jadi saya masuk itu perencanaannya udah ada dan hanya melanjutkan,” ujar Zanuria. Selasa (31/10/2023).
Zanuria menambahkan pekerjaan tahap 1 telah menjalani pemeriksaan oleh inspektorat Kabupaten Buton Utara. Sementara tahap 2 meskipun bangunannya telah selesai namun belum ada pemeriksaan sebab tahun anggaran masih berjalan.
“Kemarin, minggu lalu itu ada dari inspektorat turun ke desa, tapi itu pemeriksaan pekerjaan tahap 1,” tutupnya.
Penulis: Erdhi
Editor: Rizal
