PADANG – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) tercatat berhasil mengimplementasikan penerapan kebijakan Reformasi Birokrasi Tematik yang terfokus pada penurunan angka Kemiskinan dan Stunting di wilayah Minang.
‘’Penerapan Reformasi Birokrasi Tematik memberi dampak nyata bagi Provinsi Sumatera Barat. Angka kemiskinan dan stunting menurun sejak birokrasinya fokus pada masalah tersebut,” ujar Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Erwan Agus Purwanto di Padang, Kamis (26/10/2023).
Fokus dari Reformasi Birokrasi Tematik yakni tertumpu pada 5 aspek yakni penanggulangan kemiskinan, penurunan angka stunting, digitalisasi pemerintahan, peningkatan investasi, penggunaan produk dalam negeri, serta pengendalian inflasi.
Kendati demikian fokus pada lima hal, kata Erwan, tidak menutup kemungkinan sasaran Reformasi Birokrasi Tematik dapat berkembang sesuai kebutuhan, dan dinamika yang yang terjadi di masyarakat.
“Misalnya, masyarakat menyoroti kasus korupsi, ke depan ada tema penanganan korupsi,” kata Erwan.
Penurunan stunting di Ranah Minang juga disusun dalam Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi tahun 2022-2026. Percepatan penurunan stunting dikuatkan dengan Keputusan Gubernur, serta penetapan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) provinsi.
PemprovSumbar tetap terus berusaha menerapkan reformasi birokrasi dengan maksimal agar dapat dengan optimal meningkatkan investasi, mengendalikan inflasi, digitalisasi pemerintahan, juga penggunaan produk dalam negeri.
Penulis: Kurnia
Editor: Danu
