BANJARBARU – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) menggunakan dana daerah untuk membantu menekan angka stunting di daerah itu. Hal tersebut ditekankan karena Setiap tahun pemerintah daerah mendapatkan bantuan dana desa.
“Setiap tahun pemerintah daerah mendapatkan bantuan dana desa, saya ingin dana desa dapat dimanfaatkan sebagian untuk penanganan stunting,” kata Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri RI Erliani Budi Lestari, Kamis (19/10/2023).
Erliani mengatakan Kalsel bisa mencapai target nasional penurunan angka stunting sebesar 14 persen pada tahun 2024. Hal ini terlihat dari keberhasilan Kalsel yang berhasil menurunkan angka stunting sekitar 5,4 persen pada tahun 2022.
Erliani kali ini turun langsung dalam pertemuan berupa proyek monitoring dan penelitian untuk mendorong pengurangan di Kalimantan Selatan pada pertemuan Bappeda Banjarbaru. Tujuannya adalah untuk memantau dan mengevaluasi program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kalimantan Selatan.
Erliani juga menegaskan melalui pertemuan tersebut, pemerintah daerah akan berupaya mencapai tujuan nasional untuk penurunan stunting. Apalagi Kalsel Kalsel dikenal dengan tagline “Bergerak” yang diusung Gubernur Kalsel Sahbirin Noor padahal semuanya demi meningkatkan efisiensi pemerintahan daerah.
Sementara itu, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Sekretariat Daerah (Setda), Husnul Hatimah mengatakan berdasarkan data SSGI pada 2022. Pemprov Kalsel mampu menurunkan angka stunting dari 30 persen pada 2021 menjadi 24,6 persen pada 2022.
Sebagai informasi, Hal itu mengantarkan Kalimantan Selatan menjadi tiga besar provinsi dengan capaian penurunan angka stunting tertinggi di Indonesia pada 2022. Pemerintah daerah berkomitmen mencapai target nasional penurunan angka stunting 14 persen pada 2024.
Penulis: Devi arp
Editor: Mukhlis
