NTB – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nusa Tenggara Barat (NTB) mendorong sinergitas pengelolaan keuangan desa yang akuntabel di seluruh desa Lombok Utara. Hal ini bermaksud untuk memastikah program-program pemerintah terealisasi dengan baik dan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Selain itu penting dan perlunya sinergi kolaborasi pengawasan internal pusat, daerah, serta desa,” kata Kepala Perwakilan BPKP NTB, Sidi Purnomo, dalam kegiatan Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Lombok Utara, Kamis, (19/10/2023).
Ia mengatakan, BPKP hadir dengan aplikasi Siskeudes. Dimana monitoring implementasi Siskuedes nasional sampai dengan tahun 2023 saat ini masih terdapat urgensi yang perlu diperhatikan oleh daerah.
“Dengan adanya instrumen pengawasan, aktivitas, serta hasil pengawasan kolaboratif akan dapat menciptakan rekomendasi strategis peningkatan kemajuan dan kemandirian serta kesejahteraan masyarakat desa,” katanya.
Sementara itu, anggota XI DPR RI, Wartiah mengatakan mengenai pengawasan DPR RI terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah terkait desa ia menyatakan pemanfaatan dana desa 2023 telah berhasil menurunkan pengangguran. Karena dana desa telah berkontribusi dalam penyerapan tenaga desa.
Ia pun terus mendorong pemerintah desa agar mengoptimalkan pemanfaatan dana desa. Salah satunya dengan melakukan transformasi ekonomi desa melalui pengembangan desa wisata, desa digital, produk unggulan desa, dan peningkatan peran Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).
Penulis: Hafidus Syamsi
Editor: Mukhlis
