MAKASSAR – Ratusan aparat pemerintah desa dan pemuda dari berbagai wilayah di Sulawesi Selatan (Sulsel) menyerbu kantor DPRD Sulsel untuk meminta agar Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin dicopot dari jabatannya. Aksi itu didasari, munculnya surat edaran dengan nomor 412.2/11938/DPMD tanggal 9 Oktober 2023 terkait 40 persen anggaran dana desa diperuntukkan untuk menanam pisang yang banyak disoroti para kepala desa di Sulsel.
“Kondisi kita ini adalah kondisi kekeringan, seharusnya pihak gubernur, pihak pemerintah tau bahwa masyarakat saat ini tidak butuh pisang, warga butuh air dan kemudian mungkin dana itu untuk menghadapi el nino,” jelas Ketua APDESI Sulsel, Sri Rahayu Usmi, Senin (16/10/2023).
Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) dan ratusan pemuda itu pun menyebut anggaran desa sebanyak 40 persen yang bakal diperuntukkan untuk budidaya tanaman pisang dinilai tidak masuk akal. Sri Rahayu menyebut, Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin harusnya berpikir untuk program yang lebih dekat dengan masyarakat.
“Kami berharap program-program kedepannya itu berpihak kepada masyarakat, bahwa pemerintah juga berfikir, bahwa pemerintah desa banyak program di desa yang mungkin harus disupport dari dana provinsi seperti desa wisata, UMKM, Bumdes, termasuk infrastruktur,” harap Sri Rahayu.
Dalam aksi ini, sebanyak kurang lebih 200 aparat pemerintah dari berbagai desa di Sulsel turun ke jalan. Mereka menyuarakan penolakan edaran Bahtiar Baharuddin tersebut.
“Kita perwakilan ini kurang lebih 200 perwakilan. Pada prinsipnya kami meminta, yang tidak berpihak kepada masyarakat, jelas tuntutan kami, meminta kepada Pj untuk mencabut edaran ini karena ini adalah keresahan,” bebernya.
Sementara, salah satu anggota DPRD Sulsel Andi Irwandi yang menemui massa aksi mengaku sangat mendukung keinginan masyarakat. Ia pun bakal menjalin koordinasi dengan PJ Gubernur Sulsel guna polemik anggaran tanam pisang tersebut.
“Kami DPRD Sulsel men-suport keinginan teman-teman sekalian. Pertama terkait dengan surat edaran, itu sudah sampai, semua dicabut gubernur. Kita berharap pembangunan di desa senantiasa merespons apa yang menjadi keinginan masyarakat desa,” pungkasnya.
Penulis: Erdhi
Editor: Rizal
