BIAK NUMFOR – Solidaritas Masyarakat Peduli Kabupaten Biak Numfor menggelar demo damai di Kantor DPRD Biak Numfor. Mereka datang menyampaikan penolakan atas pemilihan kepala kampung serentak yang telah dijadwalkan pada Oktober 2023 dan diundurkan pelaksanaannya pada tahun 2025.
Aksi diikuti kordinator dari wilayah Biak Barat, Swandiwe, Biak Utara, Biak Timur, Biak Kota dan Samofa serta Yendidori Kabupaten Biak Numfor. Selain itu, ratusan masyarakat juga turut serta dalam menyampaikan aspirasi itu.
“Kami menolak dengan tegas semua Plt, Plh kepala kampung diseluruh Kabupaten Biak Numfor, jika pemilihan kepala desa di tundah ke tahun 2025,” tegas Koordinator Umum Solidaritas Masyarakat Peduli Kabupaten Biak Numfor, Alessandro Adadikam, Rabu (11/10/2032).
Dalam pembacaan pernyataan sikap, aksi dilakukan sebagai bentuk respon masyarakat di 111 kampung pasca dikeluarkannya Keputusan Bupati Biak Numfor Nomor: 358/188.4.5/ tahun 2022. Mereka juga protes karena beberapa kepala kampung yang masih aktif diganti dengan Plt dan Plh.
Oleh sebab itu, mereka meminta Bupati Biak Numfor agar mengeluarkan peraturan bupati tentang pemilihan kepala kampung secara bergelombang. Sebagaimana Surat Edaran Mendagri Nomor 100.3.5.5/244/SJ tentang pemilihan kepala desa dilaksanakan paling lambat 1 November 2023.
Lebih lanjut, peserta aksi juga berdasar pada amanat pasal 4 ayat 1, 2 dan 3 Pemermendagri Nomor 65 tahun 2017 yang telah dibuah menjadi Permendagri Nomor 72 tahun 2020. Bahwa pemilihan kepala desa yang diterval waktunya diatur dalam Peraturan Bupati atau Wali Kota.
“Jika semua pernyataan ini tidak dipertimbangkan dan pelaksanaan Pilkades tetap akan dilaksanakan pada tahun 2025 secara serentak tanpa pertimbangan situasi dan kondisi masyarakat maka kami masyarakat Peduli Kabupaten Bian Numfor akan turun jalan jilid 2 pada 1 Nomvember 2023,” pungkasnya.
Penulis: Ilham W
Editor: Danu
