Bumdes se-Maluku Didorong Berperan Jadi Distributor Bapok

Ilustrasi Beras, Sumber Foto: istock
Ilustrasi Beras, Sumber Foto: istock

AMBON – Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di Maluku didorong agar berperan sebagai distributor bahan kebutuhan pokok (bapok). Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi IV DPRD Maluku Samson Atapary dalam mengantisipasai tidak stabilnya harga sembako yang didapat masyarakat.

 

“Kalau gabungan Bumdes di suatu wilayah dapat membangun gudang penampungan milik bersama dan membeli langsung bahan kebutuhan pokok seperti beras dari Makassar, maka harga jual di pasaran juga lebih stabil,” katanya, kamis (02/09/2023).

 

Menurutnya, Bumdes dapat berkoordinasi dengan Pemerintah daerah agar bapok yang dipesan dari luar daerah dapat diangkut menggunakan jasa kapal tol Laut. Sedangkan untuk modal awalnya dapat menggunakan dana desa.

 

Apa yang disampaikan Samson merupakan tanggapan dari aspirasi Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Maluku. Pasalnya, mereka para buruh dan pekerja rentan mengeluh atas kenaikan harga beras. Mereka protes karena kenaikan tersebut terjadi dua sampai tiga kali dalam setahun.

 

“Kalau kita beli (beras dan gula) langsung di Makassar, harganya berasnya di kisaran Rp10.000 dan harganya sama dengan yang di tangan distributor, namun harga di pasaran Ambon bisa mencapai Rp15.000,” ungkapnya.

 

Standar harga yang dipatok antara satu distributor dengan distributor lainnya tidak jauh berbeda. Sehingga Samson mensinyalir bisa saja ada kekompakan mengatur harga jual di pasaran.

 

Untuk itu pihaknya akan berkoordinasi bersama Disperindag dan Pemerintah Kota Ambon. Tujuanya guna mengatasi kenaikan harga beras yang merupakan pemicu inflasi di daerah.

 

Sementara Ketua Konfederasi SBSI Maluku, Dimas Luanmase mengatakan, daya beli masyarakat, khususnya para pekerja rentan akan mengalami penurunan. Faktor tersebut karena naiknya harga beras yang terjadi berulang kali dalam setahun.

 

“Awalnya hanya Rp 250.000 per karung ukuran 24 kilogram, tetapi sekarang sudah naik di atas Rp 300.000, sehingga kami berharap DPRD turut berperan melakukan pengawasan,” jelasnya.

 

Luanmase menjelaskan, saat ini standar UMP Maluku Rp 2,8 juta per bulan dan bila dikaji maka tidak akan mencukupi kebutuhan hidup para buruh. Tetapi Pemerintah secara resmi telah mengumumkan kenaikan gaji pegawai. Secara otomatis maka harga barang akan ikut naik.

 

“kami harap tahun 2024 nanti pemerintah bisa menaikkan UMP sebesar 15 persen, ” pungkasnya.

 

Penulis: Ilham W
Editor: Danu

Print Friendly, PDF & Email
Ikuti berita Kolomdesa.com terupdate di:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *