CIANJUR– Presiden Joko Widodo menegaskan akan menangkap kepala desa (Kades) yang tidak memanfaatkan dana desa untuk melaksanakan pembangunan. Sebab, pemerintah mengalokasikan anggaran hingga Rp2 miliar untuk masing-masing desa pada setiap tahunnya.
“Hampir tiap tahun itu kurang lebih 1-2 miliar dikirimkan ke desa-desa. Jadi kalau enggak jadi barang, kepala desanya diciduk,” kata presiden Jokowi saat Pembukaan Jambore Nasional Dai Desa Madani Parmusi di Cianjur, Jawa Barat, Selasa (26/9/2023).
Dia mengungkapkan bahwa pemerintah sudah mengalokasikan dana desa sebesar Rp539 triliun untuk 74.800 desa di seluruh Indonesia sejak tahun 2015 hingga 2023. Dari total anggaran tersebut, Presiden Jokowi menyatakan bahwa telah dibangun jalan desa sepanjang 326.000 kilometer.
Tidak hanya itu, dana desa juga dimanfaatkan untuk membangun waduk di 6.400 desa. Jokowi juga mengharapkan agar masyarakat memeriksa pembangunan-pembangunan di desa.
Apabila terdapat desa yang tidak melaksanakan pembangunan dengan baik, Presiden Jokowi curiga terjadi banyak tindak pidana korupsi. Ia juga bersedia menurunkan BPK dan BPKP untuk memeriksa pembangunan di desa tersebut.
“Coba nanti Bapak/Ibu sekalian yang ada di desa, para dai, bener ndak angka-angka ini. Ada jalan desa baru enggak, ada embung enggak, ada irigasi baru enggak. Kalau ndak, berarti banyak yang korup disitu. Akan saya turunkan BPK, BPKP,” Ujar Jokowi.
Sebagai informasi, Presiden Jokowi juga menjelaskan bahwa dana desa yang digelontorkan pemerintah diperuntukkan membangun pasar. Total sudah ada 14.000 pasar desa yang dibangun dari dana desa.
Penulis: Devi arp
Editor: Mukhlis
