Maros Optimis Ciptakan Satu Desa Satu Sarjana

Ilustrasi sarjana Sumber Foto: Istockphoto
Ilustrasi sarjana Sumber Foto: Istockphoto

MAROS – Bupati Maros, AS Chaidir Syam, memimpin rapat koordinasi (Rakor) Program Keluarga Harapan (PKH) Bantuan Sosial Integratif di Kabupaten Maros. Menurut Koordinator PKH, Sri Marlina, Rakor ini bertujuan menyamakan persepsi dan mencari solusi permasalahan PKH dengan harapan kedepannya dapat mengurangi kemiskinan dan memutus rantai kemiskinan antar generasi di Kabupaten Maros.

 

”Pada tahun ke-6 PKH, bersama pak bupati yang saat itu menjabat sebagai anggota dewan, kita memungut anak putus sekolah untuk disekolahkan. Berkat kerja sama dengan pemerintah kabupaten (Pemkab) itu kontinyu hingga sekarang menjadi gerakan ayo kuliah,” terang Sri Marlina, Kamis (21/9/2023).

 

Tercatat tahun ini mahasiswa yang ikut program ayo kuliah, nantinya pada bulan November akan wisuda. Di antaranya 98 mahasiswa UMMAH, 9 mahasiswa Unhas, 3 mahasiswa UNM, dan 1 orang di Mesir. Ia juga optimis sampai tahun 2024 menciptakan 1 Desa 1 Sarjana.

 

Kepala Dinas Sosial, Suwardi Sawedi, melanjutkan, hal ini sejalan dengan visi misi Kabupaten Maros untuk meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Namun diperlukan sinergitas dan memadukan langkah seluruh stakeholder untuk menyelesaikan permasalahan selama penyelenggaraan PKH.

 

”Seperti Universal Health Coverage (UHC) merupakan penjamin kesehatan yang sudah berjalan saat ini, mengalami kendala dikarena kelebihan kuota yang telah disepakati dengan pihak BPJS Kesehatan. Meskipun demikian, Dinsos akan mencari solusi terbaik untuk bersama menangani adanya Gap data DTKS dan BPJS Kesehatan,” ungkapnya.

 

Kuota yang disepakati dengan pihak BPJS pertahun itu 47.000 peserta. Namun yang terdata di DTKS hingga 47.400. Kelebihan 400 tersebut akan pihaknya siapkan anggaran untuk menutupinya

 

“Banyak peserta UHC yang terdata nantinya akan dihentikan, seperti peserta yang dalam satu Kartu Keluarga memiliki satu anggota KKnya yang berpenghasilan diatas UMR, PNS/ TNI /Polri. Ini kami tidak dengan sengaja melakukan penonaktifan KIS, tetapi memang sistemnya yang otomatis saat dilakukan pengimputan data,” tutupnya.

 

Penulis: Erdhi

Editor: Rizal

Print Friendly, PDF & Email
Ikuti berita Kolomdesa.com terupdate di:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *