Site icon Kolom Desa

Anggaran BPJS Kesehatan Untuk Aparat Desa Dipastikan Aman

Ilustrasi kartu BPJS Kesehatan Sumber Foto: Istimewa

Ilustrasi kartu BPJS Kesehatan Sumber Foto: Istimewa

GORONTALO UTARA – Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, Aryati Polapa berharap anggaran BPJS Kesehatan untuk aparat di pemerintahan tingkat desa agar aman. Penetapan anggaran BPJS Kesehatan untuk aparat di pemerintahan tingkat desa harus dipastikan aman agar persoalan yang pernah terjadi tahun sebelumnya tidak terulang lagi.

 

“Kita berharap tidak ada kendala pada pembayaran BPJS Kesehatan bagi aparat desa dan keluarganya di tahun ini, agar persoalan yang pernah terjadi tahun sebelumnya tidak terulang lagi,” kata Aryati, Rabu (20/9/2023).

 

Ia selaku anggota Badan Anggaran DPRD, juga berharap agar anggaran BPJS Kesehatan tidak digeser untuk kegiatan lain. Ia ingin memastikan hal tersebut, agar seluruh aparat desa dan keluarganya tidak menemukan kendala saat akan menggunakan fasilitas layanan kesehatan melalui program tersebut

 

Senada dengan itu, anggota Komisi II DPRD Gorontalo Utara Gustam Ismail juga mengatakan agar pembayaran BPJS Kesehatan bagi aparat desa dapat dilakukan tepat waktu. Pembayarannya harus tepat waktu agar tidak ada layanan yang non aktif saat aparat desa maupun keluarganya akan menggunakan. DPRD senantiasa mengawasi hak hak aparat desa, agar saat mendapatkan layanan kesehatan mereka tidak merogoh kocek pribadi.

 

“Kami berharap pemerintah daerah melalui dinas penanggung jawab untuk memperhatikan ketepatan waktu pembayaran iuran BPJS Kesehatan bagi aparat desa,” ujar Gustam.

 

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Gorontalo Utara Tamrin Monoarfa mengatakan total alokasi anggaran BPJS Kesehatan untuk aparat desa tersebar di 123 desa di 11 kecamatan, mencapai Rp1,7 miliar. Ia menyebut pihaknya sempat mengalami kekurangan anggaran Rp60 juta dari total anggaran yang diperlukan tersebut.

 

Namun pada pembahasan rancangan APBD-P Tahun Anggaran 2023 yang digelar, Kepala Badan Keuangan setempat telah memastikan anggaran tersebut aman dan tersedia. Sehingga tidak ada persoalan untuk keperluan pemenuhan anggaran pembayaran iuran BPJS Kesehatan bagi aparat desa.

 

Penulis: Erdhi

Editor: Rizal

Exit mobile version