MALUKU – Komisi IV DPRD Maluku mendorong Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di Maluku berperan sebagai distributor bahan kebutuhan pokok (bapok). Sehingga bisa membantu masyarakat mendapatkan sembako dengan harga yang stabil dan terjangkau.
“Kalau gabungan Bumdes di suatu wilayah dapat membangun gudang penampungan milik bersama dan membeli langsung bahan kebutuhan pokok seperti beras dari Makassar maka harga jual di pasaran juga lebih stabil,” kata Ketua Komisi IV DPRD Maluku Samson Atapary di Ambon, Senin (28/8/2023).
Menurut Samson, Bumdes dapat menggunakan dana desa sebagai modal pemesanan bapok. Selanjutnya, untuk berkoordinasi dengan Pemerintah daerah agar pemesanan bapok dari luar daerah dapat diangkut menggunakan jasa kapal tol Laut.
Hal tersebut merupakan upayanya dalam menindaklanjuti aspirasi Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Maluku. Yang mana, para buruh mengeluhkan kenaikan harga beras yang dalam setahun terjadi dua sampai tiga kali.
“Kalau kita beli langsung di Makassar, harganya berasnya di kisaran Rp10.000 dan harganya sama dengan yang di tangan distributor, tetapi harga di pasaran Ambon bisa mencapai Rp15.000,” jelas dia.
Sementara Ketua Konfederasi SBSI Maluku Dimas Luanmase mengatakan, daya beli masyarakat khususnya para pekerja rentan akan mengalami penurunan. Hal itu karena naiknya harga beras yang terjadi berulang kali dalam setahun.
“Awalnya hanya Rp 250.000 per karung ukuran 24 kilogram tetapi sekarang sudah naik di atas Rp 300.000 sehingga kami berharap DPRD turut berperan melakukan pengawasan,” tandasnya.
Dengan itu maka otomatis ikut mendorong kenaikan harga barang. Sehingga diharapkan pada 2024 nanti pemerintah bisa menaikkan UMP sebesar 15 persen.
Penulis: Ilham W
Editor: Danu
