BANGLI – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Provinsi Bali menekankan para perbekel/kepala desa di Kabupaten Bangli agar lebih cermat menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Tujuannya agar bisa memberikan nilai tambah untuk kesejahteraan masyarakat desa.
“Mohon para perkabel (lurah dan kades) dalam penganggaran itu cermat sehingga setiap rupiah yang digunakan bisa memberikan nilai tambah mensejahterakan rakyat di lingkungannya,” kata Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali, Muhammad Masykur, Rabu, (23/8/2023).
Ia mengatakan, sekitar 80-82 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) itu sumber keuangannya dari penerimaan pajak. Kemudian, dari 90 persen penerimaan pajak, sumbernya merupakan pajak dalam negri yang sebagian besar dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPH).
“Ini artinya sumber utama pendapatan negara berasal dari rakyat. Oleh karena itu, sudah menjadi amanah agar APBN dan APBD untuk kesejahteraan rakyat,” katanya.
Masykur juga mengingatkan, agar perbekel lebih berhati-hati dalam mengelola keuangan dan menyusun program. Karena sebelumnya Presiden Jokowi sempat menyinggung ada suatu daerah dengan kemiskinan yang tinggi, namun dana program pengentasan kemiskinannya hanya satu persen.
Ia menambahkan, banyak jugak sub kegiatan yang tidak nyambung dengan visi misi dan program prioritas. Contohnya seperti program pengentasan kemiskinan, tetapi sub programnya untuk pemeliaharaan makam.
Penulis: Hafidus Syamsi
Editor: Mukhlis
