SUMENEP – Mayoritas masyarakat Kabupaten Sumenep yang berprofesi sebagai pengrajin keris merasa kurang adannya perhatian dari pemerintah setempat. Padahal, karena keris, kota tersebut pada tahun 2012 tercatat dalam The United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO).
“Minimal ada perhatian (dari Pemkab Sumenep) dengan cara pemberian alat atau yang lebih dibutuhkan lagi pasar pusaka. Selama ini kan penjual keris hanya di emperen pasar yang tidak layak,” ungkap Seorang empu keris wanita asal Desa Aeng Tongtong Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep, Senin (31/7/2023).
Ika menilai para empu di Kabupaten Sumenep berjuang sendiri menjaga kelestarian keris. Padahal, pemerintah Kabupaten Sumenep sudah mendeklarasikan wilayahnya sebagai Kota Keris pada tahun 2014.
Pihaknya berharap Pemkab Sumenep membentuk Raperda Keris yang dianggap menjadi bukti konkret perhatian pemerintah. Diharapkan hal itu dapat menjamin fasilitas perajin, seperti bantuan peralatan yang berkelanjutan.
“Dulu memang pernah ada bantuan peralatan dari (pemerintah) desa tapi saat terjadi pergantian Kepala Desa, bantuan itu pun tak ada lagi,” tuturnya.
Selain itu, dengan Perda Keris diharapkan bisa memfasilitasi pembentukan pusat studi. Sehingga wisatawan, peneliti, pelajar dan mahasiswa mendapatkan wawasan terhadap warisan budaya pembuatan keris.
Terpisah, Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disbudporapar) Sumenep Mohammad Iksan mengatakan, pihaknya tengah membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Keris. Perda keris itu nantinya akan mengakomodasi perkerisan dari sisi spiritual, pendidikan, seni, sains metalurgi, seni kriya, serta elemen UMKM.
“Kita semua tahu Raperda ini merupakan yang pertama di Indonesia. Jadi belum ada acuannya, makanya proses penyusunan draftnya lebih lama,” katanya.
Iksan mengaku, Sumenep memiliki 700-an empu dan perajin keris. Oleh sebab itu, Pemkab Sumenep menjadi pengekspor keris terbesar di Indonesia.
Iksan menambahkan, saat ini pihaknya telah bekerja sama dengan Universitas Brawijaya dalam penyusunannya. Ia berharap draf tersebut segera rampung dan dibahas di DPRD Sumenep.
“Kami juga berharap agar draft raperda ini segera selesai dan bisa dibahas tahun ini,” pungkasnya.
Penulis: Ilham W
Editor: Danu
