AMBON – Sebanyak 273 desa di Provinsi Maluku yang belum tersentuh pasokan listrik, 111 desa di antaranya dipastikan teraliri listrik tahun ini. Hal ini diungkapkan oleh PT PLN (Persero) melalui Unit Induk Wilayah (UIW) Maluku dan Maluku Utara (Malut).
General Menager (GM) PT PLN UIW Maluku dan Maluku Utara, Awat Tuhulola dalam kesempatan itu menjelaskan, tahun ini untuk Provinsi Maluku terdapat sebanyak 273 desa yang akan menjadi target pemenuhuan kebutuhan listrik dari program PLN.
“Hingga April tahun ini sudah dialiri sebanyak 111 desa dan sisanya ditargetkan akan rampung pada akhir tahun 2023 mendatang,” kata Awat.
Awat juga mengakui, mulusnya program PLN untuk melayani listrik bagi ratusan desa di dua wilayah provinsi ini tidak terlepas dari adanya kontribusi besar yang sudah dilakukan wakil rakyat di Komisi VII DPR RI.
“Kita doakan proses-proses kedepan akan terus berjalan dengan maksimal, agar memenuhi kebutuhan masyarakat akan pasokan listrik dan juga untuk menukung kebutuhan dasar rumah tangga dalam menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat Maluku di masa mendatang,” pungkasnya.
Selain itu, anggota Komisi VII DPR RI Mercy Chriesty Barends, S.T menyampaikan banyak terima kasih kepada Pimpinan PT PLN mulai Direksi hingga kepada General Manager PLN (UIW) Maluku Malut Awat Tuhulola dan jajarannya yang telah merespons semua keluhan masyarakat yang disampaikan pihaknya selama ini.
“Tentunya kita patut bersyukur lewat kerja keras dan upaya yang selama ini kita lakukan bersama, satu persatu mulai terjawab dengan baik. Dan tahun ini impian banyak masyarakat di pedasaan untuk menikmati listrik akan mulai terjawab secara bertahap,” ungkap Mercy di Ambon, Jumat (28/7/2023).
Legislator asal Maluku ini mengaku, perjuangan panjang untuk mensejahterakan masyarakat Maluku melalui program-program pemerintah, antaranya terkait elektrifikasi di Maluku, bukanlah sebuah urusan yang enteng.
la membeberkan, rumitnya masalah kelistrikan di wilayah Maluku ini, dimulai dari adanya terbitnya kebijakan Pemerintah yang mengatur moratorium pembelian Satuan Pembangkit Diesel (SPD) di tahun 2017.
Kebijakan ini, kata Mercy membuat puluhan PLTD yang sedianya akan dibangun terhenti, karena pemerintah tidak lagi menyediakan mesin- mesin pembangkit berbasis diesel.
“Inilah yang membuat saya begitu keras bersuara di Komisi VII. Saya minta agar kebijakan ini dicabut dan khusus untuk Maluku dan Malut kembali disediakan mesin PLTD oleh PT PLN dan juga dilakukan revitalisasi jaringan trasmisi dan peningkatan skema penyalaan bagi yang belum 24 jam secara bertahap. Hasilnya awal tahun 2020 moratorium dicabut,” jelas anggota Banggar DPR RI ini.
Ratusan desa ini akan teraliri listrik dengan target hingga Agustus 2023, menyusul akan difungsikan sebanyak 97 Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) secara bertahap di Provinsi Maluku dan Malut.
Menurut Mercy, di tahun 2023 ini pemerintah melalui PT PLN (Persero) telah menargetkan untuk memfungsikan sebanyak 97 PLTD di Maluku dan Maluku Utara yang akan mengcover pasokan listrik ke 409 desa yang ada di dua provinsi ini.
Upaya ini akan dilakukan dalam program Listrik Desa (Lisa) yang kini gencar dilakukan PLN di dua wilayah ini secara bertahap.
Penulis: Ulfa
Editor: Danu
