PONTIANAK– Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Sutarmidji menyatakan bahwa masalah kelemahan digitalisasi disebabkan oleh “blank spot”. Sulitnya sinyal telekomunikasi di 40 persen wilayah Kalbar berdampak pada transaksi digital di desa-desa daerah ini.
“Terkait hal ini, saya minta kepada Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang sudah dibentuk untuk mempercepat dan memperluas digitalisasi daerah terutama untuk mendorong implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah,” kata Sutarmidji, usai memimpin pertemuan High Level Meeting Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah Kalbar, di Pontianak, Senin (17/07/2023).
Sutarmidji menyatakan bahwa percepatan digitalisasi dalam pemerintahan sangat diperlukan dalam meningkatkan transparansi transaksi keuangan daerah. Hal ini mendukung tata kelola, dan mengintegrasikan sistem pengelolaan keuangan daerah guna mengoptimalkan pendapatan daerah.
Menurutnya, penggunaan transaksi keuangan elektronik akan memudahkan proses evaluasi pemerintahan. Pelaksanaan TP2DD, menurutnya, harus didukung dengan data potensi penerimaan dan pengeluaran daerah yang valid dan lengkap.
Dia juga mengharapkan pemda bisa membiasakan masyarakat dengan transaksi non tunai. Ditambah dengan perbaikan kelemahan data agar kemampuan fiskal daerah semakin baik dalam segala hal, terutama PAD.
“Alhamdulillah, Kalbar masuk dalam 20 daerah dengan kemampuan fiskal tertinggi di Indonesia,” kata Sutarmidji.
Sementara itu, dalam paparan singkatnya, Kepala Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Kalbar Nur Asyura Anggini Sari, meyakini Pemprov Kalbar bisa mencapai status Pemda Digital di tahun 2023. Pernyataan ini disampaikan selaras dengan data, bahwa selama 2022 tidak ada pemda dalam status berkembang.
Â
Â
Penulis: Devi arp
Editor: Mukhlis
