BULELENG – Puluhan krama Desa Adat Banyuning, Kecamatan Buleleng, Bali, datangi kantor desa adat setempat. Mereka mempertanyakan tindakan penjuru adat yang menyewakan lahan duwe (milik) desa adat, tanpa persetujuan krama.
“Hasilnya buat apa? kenapa disewakan? memangnya desa adat kami ini kekurangan apa, sehingga lahan duwe desa dikontrakan. Itu sama sekali tidak pernah disampaikan oleh prajuru adat kepada krama. Ini lah alasan mengapa krama melakukan aksi damai dengan mendatangi kantor desa adat,” ujar tim koordinator bidang pelemahan Sriada, Sabtu (10/6/2023).
Pertemuan krama bersama prajuru adat kemarin pun berlangsung alot. Hingga akhirnya krama meminta agar segera dilaksanakan paruman desa gede. Dalam paruman itu, krama ingin agar prajuru adat menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas disewakannya beberapa bidang lahan duwen desa adat.
“Paruman desa gede juga sebenarnya tidak pernah dilaksanakan, oleh prajuru sejak lima tahun belakangan ini. Padahal dalam awig-awig, paruman desa gede sekurang-kurangnya dilaksanakan sekali dalam setahun. Jadi kami minta paruman dilaksanakan 14 Juni nanti,” terangnya.
Sementara itu, Bendahara Desa Adat Banyuning Ketut Arnawa membenarkan ada beberapa lahan desa adat yang disewakan serta dijual. Hasilnya digunakan untuk pembangunan pura segara di desa adat setempat. Namun upaya ini memang tidak disampaikan kepada krama, sebab persetujuan sudah diwakili empat kelian banjar adat yang ada di Desa Adat Banyuning.
“Pembangunan pura segara itu membutuhkan dana Rp 749 juta. Karena bantuan BKK dari provinsi sudah dua tahun tidak cair, jadi ada swadaya dari masyarakat dan tanah dua are ada yang dijual untuk menambah kekurangan biaya pembangunan pura segara,” tutupnya.
Penulis : Afn
Editor: Mukhlis
