KUPANG – Ratusan Desa di Nusa Tenggara Timur didorong Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk salurkan Dana Desa tahun 2023 tahap 1 sebelum melewati batas waktu yang ditetapkan. Upaya tersebut sekaligus mempercepat pencapian tujuan pembangunan berkelanjutan desa.
“Sampai dengan 6 Juni 2023 masih ada 183 atau 6 persen dari 3.026 desa di NTT yang belum menyampaikan dokumen penyaluran dana desa tahap I ke KPPN,” kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi NTT Kemenkeu Catur Ariyanto Widodo di Kupang, Kamis, (8/6/2023).
Ia juga menjelaskan bahwa Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang memiliki peran strategis untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
Selain itu, adanya penggunaan desa ini juga diperuntukkan untuk pemulihan ekonomi nasional terutama ditujukan bagi pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan BUMDes, pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh BUMDes, dan pengembangan desa wisata.
“Oleh sebab itu, desa-desa yang belum menyalurkan dana desa agar menyelesaikan hambatan yang dialami sehingga penyaluran tahap I bisa dilakukan,” katanya.
Terakhir, ia menambahkan untuk menghindari dana desa reguler atau yang bukan bantuan langsung tunai (non-BLT) yang tidak tersalur, pihaknya bersama-sama dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang tersebar di Kupang, Atambua, Larantuka, Ende, Ruteng, dan Waingapu terus berkoordinasi secara aktif dengan pemerintah daerah, pemerintah desa serta tenaga profesional pendamping desa, guna mendorong penyaluran tepat waktu.
Penulis: Alfan
Editor: Mukhlis
