JEMBER – Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Jember dalam rapat bersama Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jember menemukan data pengalokasian Bantuan Sosial (Bansos) yang tak sesuai fakta di lapangan. Sekitar 32.000 Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dinilai tidak layak menerima bantuan.
“Sekitar 32 ribu data DTKS yang tidak layak menerima bantuan,” tutur Kepala Dinsos Jember Akhmad Helmi Luqman, Senin (5/6/2023)
Akibatnya, puluhan ribu data warga yang masuk DTKS masih memperoleh bantuan dan sebagiannya tidak. Selain bukan kategori warga miskin, juga ditemukan data yang sudah meninggal dunia.
Pihaknya sudah mengusulkan sejak tahun 2022 ke Pusdatin Kemensos, tetapi sampai saat ini belum ada tanggapan. Menurutnya, data DTKS lebih baik berasal dari Pemerintah Desa (Pemdes) yang disarankan melalui Musyawarah Desa (Musdes).
“Jadi operator desa yang memasukkan melalui aplikasi SIKS-NG, asumsi masyarakat mengira Dinsos yang input, padahal bukan” urainya.
Selain itu, Anggota Komisi D DPRD Jember Ardi Pujo Prabowo mengaku dalam pendataan penerima bantuan yang dilakukan di desa, masih kental dan sering dipolitisasi. Apalagi jelang tahun politik Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.
“Banyak sekali pendataan bukan atas dasar asas pemanfaatan bagi masyarakat. Nah, inilah yang sering terjadi” ucap Ardi.
Selanjutnya, Fraksi Gerindra itu mendorong kepada Dinsos Jember untuk mengkaji kembali data-data yang dikirim oleh operator Pemdes. Agar penyaluran bansos benar-benar tepat sasaran.
Penulis: Ilham W
Editor: Danu
