Bimtek Kadis Dituding Menguras Dana Desa

Koordinator MaTA Alfian, Sumber foto: https//mataaceh.org
Koordinator MaTA Alfian, Sumber foto: https//mataaceh.org

Aceh Singkil Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menuding acara Bimtek yang dilakukan Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) hanyalah modus untuk menguras dana desa. Pasalnya acara tersebut akan diselenggarakan di Yogyakarta yang notabene berada di luar daerah.

 

“Bimtek hanya modus untuk menguras dana desa dan pengalaman sudah banyak. Kalau memang butuh Bimtek kenapa harus keluar daerah, cukup dengan kegiatan di daerahnya saja dan jika perlu narasumber bisa dihadirkan, bukan malah harus pergi jauh ke Yogyakarta,” kata Koordinator MaTA, Alfian, pada Minggu (04/06/2023).

 

Alfian meminta, Pj Bupati Aceh Singkil harus tegas mengambil sikap dan berani menghentikan rencana Bimtek tersebut, Alfian melihat, kegiatan tersebut tidak memberikan dampak positif terhadap tata kelola pemerintahan desa.

 

Ia juga menambahkan, Pj Bupati Aceh Singkil harus segera mengevaluasi kinerja Kepala Dinas (KADIS) Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Aceh Singkil serta harus mengevaluasi program desa yang sedang berjalan di tahun 2023 ini, apalagi Pj Bupati memiliki kapasitas yang cukup untuk pengetahuan perencanaan program desa.

 

“Kami meminta kepada PJ Bupati Aceh Singkil, untuk segera mengevaluasi kinerja Kadis DPMK Aceh Singkil serta mengevaluasi Program Desa 2023 yang sedang berjalan. Apalagi Pj memiliki kapasitas yang cukup atas pengetahuan tentang perencanaan daerah,” ucapnya.

 

Alfina juga menjelaskan, bahwa dana desa  bertujuan untuk ketahanan pangan, mengentaskan kemiskinan, memperkuat ekonomi warga dan penurunan stunting. Apalagi saat ini di Aceh Singkil masi banyak kemiskinan dan  penderita stunting.

 

“Jadi dana desa itu bukan untuk kepentingan para pencari keuntungan ekonomi semata, kami berharap kepada Pj Bupati Aceh Singkil untuk perlu memastikan lagi. Mulai dari perencanaan sampai pelaksanaannya, karena selama ini Kepala Daerah di Aceh kurang mengambil peran, padahal sesuatu yang penting untuk dilakukan adalah pengawalan langsung dari kepala daerah,” tegasnya.

 

Penulis: Hafidus Syamsi

Editor: Rizal

 

Print Friendly, PDF & Email
Ikuti berita Kolomdesa.com terupdate di:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *