Padang – Wakil Gubernur Sumatera Barat (WAGUB SUMBAR) Audy Joinaldy mendorong pemerintah Kabupaten dan Kota di provinsi Sumatera Barat untuk melakukan pemekaran nagari (desa). Tujuannya agar mempercepat proses pembangunan melalui kucuran dana desa.
“Makanya harus didorong pemekaran nagari. Jangan ada lagi yang bilang alasannya kompak tentang tanah ulayat, itu karena tidak mengerti keuntungan dari pemekeran,” ucap Audy Joinaldy. Pada Rabu (31/05/2023)
Audy menjelaskan, hingga saat ini masih banyak wali nagari (setingkat kepala desa) yang salah mehamami adanya pemekaran wilayah. Padahal, dengan adanya pemekaran wilayah tersebut pemerintah pusat akan lebih banyak mengglontorkan dana desa untuk percepatan pembangunan.
Sederhananya, nagari yang awalnya menerima dana desa Rp 1 miliar, kemudian setelah dimekarkan menjadi dua nagari masing-masing menerima Rp 1 miliar.
Dia juga menegaskan, adanya pemekaran nagari ini tidak akan merubah wilayah adat, dan tidak akan merubah Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang tetap menjadi satu kesatuan. Yang berubah itu hanya dari segi administratifnya.
“Yang berubah itu hanya administratif. Jadi, ini sebenernya masih sedikit sekali nagari kita yang dimekarkan,” ujarnya.
Audy mengatakan, saat ini Provinsi Sumbar mempunyai 1.035 nagari yang tersebar di 19 kabupaten dan kota. Jika dibandingkan Aceh dan Jambi, penduduk Sumbar jauh lebih banyak. Namun sayangnya, jumlah dana desa yang masuk ke Jambi dan Aceh jauh lebih besar dibandingkan Sumbar. Bahkan selisihnya mencapai Rp 700 miliar
“Jadi, kita harus terus melakukan pemekaran nagari-nagari yang ada di Sumbar,” harapnya.
Pemberitahuan, khusus tahuna 2023 pemerintah telah menetapkan tiga prioritas penggunaan dana desa yakni pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional dan ketiga mitigasi bencana alam maupun bencana non alam.
Penulis: Hafidus Syamsi
Editor: Rizal
