MATARAM – Badan Penganggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB menyiapkan anggaran Rp 70 miliar untuk menangani potensi kekeringan dan kebakaran hutan pada musim kemarau. Dari data tahun 2020 ada 302 desa dan kelurahan yang dilanda kekeringan dengan kebutuhan air bersih mencapai 445 juta liter lebih.
“Sekarang ini baru masuk kekeringan. Sehingga kita menggelar rakor kesiapsiagaan, tujuannya memberikan informasi kepada semua pihak, stakeholders terkait baik UPT kementerian/lembaga, dunia usaha dan masyarakat. Bahwa sebentar lagi kita mengalami ancaman bahaya kekeringan dan kebakaran hutan,” kata Kepala Pelaksana BPBD NTB Ahmadi dikonfirmasi usai Rakor Kesiapsiagaan Bencana Kekeringan Tingkat Provinsi NTB di Mataram, Senin (29/5/2023).
Ia juga mengatakan, adanya rakor itu sekaligus mempersiapkan kepada semua elemen masyarakat untuk antisipasi adanya kekeringan salah satu dengan mempersiapkan anggaran dari pemerintah. Bahkan, jika diperlukan perlu adanya kerjasaama degan pihak swasta untuk menangani hal ini.
“Dengan rakor kesiapsiagaan ini, semua stakeholders segera mengantisipasi. Bagaimana cara mengurangi risiko, kerugian dan dampak kekeringan. Seandainya penanganan darurat membutuhkan uang, pemerintah menyiapkan dana siap pakai dan dana tak terduga atau bisa bekerja sama dengan NGO dan dunia usaha. Karena tak bisa hanya ditangani pemerintah tetapi juga sektor swasta atau dunia usaha,” ujar Ahmadi.
Terakhir, ia juga mengatakan agar daerah yang rawan terjadi kekeringan di Lombok bagian utara, Lombok bagian selatan, Pulau Sumbawa bagian Utara sampai Bima dan pulau-pulau kecil seperti tiga Gili di Lombok Utara, gili-gili di Sekotong Lombok Barat harus turut serta difikirkan kebutuhan air bersihnya.
“Harus dipikirkan khusus. Bila perlu dikapalkan khusus air bersihnya. Karena puncak kekeringan diprediksi pada Juni, Juli dan Agustus mendatang. Daerah itu berpotensi terulang dilanda kekeringan setiap tahun selama belum ada penanganan permanennya,” pungkasnya.
Sebelumnya, Ahmadi juga menunjukkan. Langkah modifikasi cuaca yang mencuat dalam rakor Pemprov NTB bersama Kementerian Koordinasi Bidang Maritim dan Investasi, beberapa waktu lalu.
Rakor itu membahas kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana alam kekeringan serta potensi kebakaran hutan dan lahan.
Menurut Ahmadi, musim kemarau periode 2023 akan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Ia menyebut akan ada fenomena El Nino ekstrem. Yang berarti akan terjadi kekurang curah hujan yang cukup tinggi. Membuat kondisi musim kemarau tahun ini akan sangat kering.
Penulis: Alfan
Editor: Danu
