BULELENG – Pesatnya perkembangan teknologi dan informasi digital, bahkan menyentuh roda birokrasi. Kini sejumlah birokrasi mulai melakukan digitalisasi. Sehingga, Pemerintah Desa ditargetkan mampu bersaing dalam pengelolaan data dan informasi secara digital.
“Padahal website juga penting. Karena informasi sekecil apapun di desa, sangat dibutuhkan masyarakat. Cuma SDM-nya terbatas,” kata Perbekel Les, Gede Adi Wistara, pada Minggu (21/5/2023).
Sementara itu, Perbekel Tembok, Dewa Yudi menilai digitalisasi punya dampak positif dan negatif. Pihaknya kini berusaha memitigasi dampak negatif digitalisasi. Salah satunya melakukan literasi media, agar masyarakat memahami mana hoaks dan informasi valid.
Sedangkan, Kepala Dinas Kominfo Buleleng, Ketut Suwarmawan mengatakan bahwa pihaknya berusaha memperluas jaringan internet. Caranya memasang 215 titik internet gratis di desa adat, puskesmas, dan daerah tujuan wisata. Upaya itu diharapkan memudahkan masyarakat mengakses informasi.
Secara terpisah, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar juga terus mendorong pemanfaatan teknologi digital di level desa. Menurutnya, digitalisasi di level desa juga harus diimbangi peningkatan literasi digital dari warga desa.
“Pengembangan desa berbasis digital sangat penting mengingat penetrasi internet saat ini begitu luar biasa. Kendati demikian digitalisasi di level desa ini harus diimbangi dengan literasi digital yang memadai karena ada banyak dampak negatif penggunaan gadget berbasis internet,” ujar Menteri Abdul Halim Iskandar.
Dia mengatakan, pengembangan teknologi digital di desa penting dilakukan untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Menurutnya berbagai layanan administrasi desa akan lebih mudah dilakukan jika berbasis digitalisasi
“Teknologi digital yang ada tak hanya digunakan untuk mempermudah pemerintahan desa dalam mengakses informasi terkait warga, namun juga memberikan kemudahan bagi warga untuk mengakses informasi desa seperti realisasi penggunaan dana desa dan Anggaran Belanja dan Pendapatan Asli Desa (APBDes),” pungkasnya.
Penulis: Danu
Editor: Rizal
