HALMAHERA BARAT – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Soni Balatjai membeberkan alasan keterlambatan pencairan Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Jailolo. Menurutnya keterlambatan tersebut tidak hanya disebabkan masalah yang menimpa salah satu bank penyalur ADD dan DD, melainkan juga ada keterlambatan penyerahan dokumen dari pemerintah desa sendiri.
“Saya bilang mengapa setiap tahun terlambat? Karena program 2023, musyawarah tahun 2023, nah itu yang membuat terlambat. Dan itu salah total. Makanya saya sudah sampaikan di pemdes, untuk 2024 harus musyawarah bulan Juni 2023,” ungkap Soni, Rabu (17/5/2023).
Soni menyebut tidak semua desa di Kabupaten Halmahera Barat yang mengalami keterlambatan pencairan DD/ADD tahun 2023. Menurutnya keterlambatan pencairan hanya terjadi di beberapa desa yaitu satu di Loloda dan satu di Sahu.
Soni mengatakan DPMPD tidak akan mengintervensi urusan BSI terkait dengan pencairan DD/ADD. Namun untuk penginputan ADD dan DD ke OMSPAN, sudah mencapai 100 persen.
Terkait dengan keterlambatan pencairan DD/ADD, Soni mengaku sudah mendapatkan konfirmasi dari pihak BSI KCP Jailolo beberapa hari lalu. Gangguan sistem secara nasional menjadi salah satu alasan Bank BSI KCP Jailolo terlambat mencairkan DD/ADD tahun 2023.
“Jadi sampai sekarang itu kan mereka kesini minta konfirmasi ke bank, tapi kan pihak bank bilang ada gangguan seluruh Indonesia. Nah saya nonton berita di salah satu stasiun TV itu kan ternyata BSI di-hacked. Jadi saya sudah konfirmasi ke BSI dan juga sudah jelaskan di grup camat,” jelas Soni.
Soni menjelaskan bahwa anggaran DD/ADD untuk dua desa tersebut sebenarnya sudah siap dan tinggal menunggu pengajuan berkas pencairan saja dari pemdes terkait. Pihaknya menargetkan pencairan DD/ADD sudah harus tuntas pada bulan April hingga Mei.
“Penjadwalan pencairan itu kan saya kemarin targetkan April hingga Mei sudah harus tuntas. Yang sisanya itu kan cuma tinggal 2 desa. Yang lain sudah final. Artinya sudah siap dicairkan. Tinggal mereka buat permintaan. Jadi sudah parkir, tinggal desa ajukan permintaan pencairan,” terang Soni.
Soni pun telah menghubungi pihak Kementerian PDTT guna menginformasikan bahwa Pemerintah Halmahera Barat menggandeng BSI sebagai salah satu bank penyalur ADD/DD. Atas kejadian ini, Soni juga turut prihatin kepada desa-desa yang sampai sekarang belum bisa mencairkan anggaran DD/ADD tahun 2023.
“Saya sebagai kadis sangat prihatin terhadap desa-desa yang belum mencairkan ADD dan DD atas gangguan teknis di BSI,” pungkasnya.
Penulis: Erdhi
Editor: Soleha.tn
