AMBON – Pemerintah Provinsi Maluku meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di wilayahnya lebih maksimal dalam menjalankan program Satu OPD Satu Desa Binaan. Program tersebut diharapkan bisa bermanfaat untuk mengurangi angka kemiskinan khususnya kemiskinan ekstrim apabila dijalankan dengan maksimal.
“Program ini harus jalan semaksimal mungkin untuk kita dengan antisipasi kemiskinan khususnya kemiskinan ekstrem di Maluku. Jangan kita main-main dengan kegiatan ini karena ini menjadi target dari pemerintah provinsi untuk serius dalam rangka pengangkatan tingkat kemiskinan di maluku,” kata Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Sadali Ie, Selasa (16/5/2023).
Ia menegaskan bahwa masing-masing OPD harus melakukan pembinaan kepada desa yang menjadi lokus dari program mereka. Pembinaan dan pemberdayaan juga harus dilakukan pemantauan untuk mengetahui sejauh mana program berjalan.
Tak hanya itu, evaluasi rutin juga harus digelar untuk menganalisa kelemahan dan kekurangan program. Sebab program ini dijalankan menggunakan dana APBD di masing-masing OPD.
“Langkah-langkah komprehensif mulai dari tahapan perencanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi. makanya masing-masing OPD diingatkan untuk serius menangani program ini dan setiap perkembangan di di informasi,” imbuhnya.
Bila Desa Binaan ditemukan tak berkembang, maka OPD dimaksud akan dikenai sanksi. Sedangkan bagi OPD yang berhasil menjalankan program ini dengan baik akan mendapatkan penghargaan dari Pemprov Maluku.
“Gubernur akan memberikan penghargaan dan juga memberikan sanksi bagi OPD yang tidak berhasil dalam menjalankan dan menjadi pemerintah daerah dalam rangka mengentaskan kemiskinan di Provinsi Maluku ini,” tutupnya.
Penulis: Erdhi
Editor: Soleha.tn
