PESISIR BARAT – Berdasarkan surat pemberitahuan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Pesisir Barat kepada Kasat Intel Polres Pesisir Barat, menutut agar Pemkab memenuhi gaji mereka yang tertunda selama enam bulan lamanya. Ratusan perangkat desa bakal menyatakan sikap tegasnya di depan kantor Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, pada Senin (10/4/2023).
“Iya benar sudah ada surat pemberitahuan yang masuk dari PPDI Pesisir Barat,” ucap Kasi Humas Polres Pesisir Barat, Ipda Kasiyono, Minggu (9/4/2023).
Dalam gelaran demonstrasi itu, diperkirakan ada sekitar 1.100 orang yang mengikuti unjuk rasa tersebut. Kasi Humas Polres Pesisir Barat mengimbau agar yang akan menggelar aksi selalu menjaga ketertiban dan tidak melanggar hukum yang berlaku.
“Atas nama Polres Pesisir Barat kami mengimbau agar masyarakat yang akan menggelar aksi selalu menjaga ketertiban dan tidak melanggar hukum, sampaikan aspirasi itu dengan damai dan elegan,” imbuhnya.
Hal tersebut terungkap saat rapat gelar pendapat antara pengurus Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) dengan DPRD Pesisir Barat, pada Kamis (6/4/2023). APDESI Pesisir Barat sendiri mengadukan nasib mereka ke lembaga legislatif itu dikarenakan belum ada kejelasan terkait kapan gaji mereka akan dibayarkan.
Ketua Apdesi Pesisir Barat, Mustafiri menjelaskan, pada tahun 2022 yang lalu pihaknya juga sempat mempertanyakan hal tersebut kepada Pemkab Pesisir Barat. Termasuk mempertanyakan perihal gaji perangkat desa, kenapa belum dibayarkan.
“Sekda waktu itu kaget masa belum dibayarkan katanya,” menirukan ucapan Sekda.
Lebih lanjut, Mustafiri mengatakan pada saat itu Pemkab Pesisir Barat menjanjikan sisa gaji tahun 2022 akan dibayarkan pada bulan Maret 2023, tapi hingga saat ini tidak ada kejelasan. Untuk itu, lanjutnya, pihaknya mengadukan nasibnya ke Legislatif selaku wakil rakyat agar mencarikan solusi terkait permasalahan tersebut.
“Meskipun saat ini belum bisa dilunasi, minimal ada kepastian kapan akan dibayarkan. Sebab jika tidak juga ada kepastian, para Perangkat desa yang ada di Pesisir Barat akan menggelar aksi. Kami tidak bisa melarang mereka menyalurkan aspirasinya karena mereka memang menuntut hak mereka,” tutupnya.
Penulis : Danu
Editor: Rizal
