BIMA – Masyarakat Desa Wadukopa, Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima menggelar aksi di depan kantor desa Wadukopo menuntut transparansi pengelolaan dan pelaporan dana BUMDes. Para pendemo menyegel kantor desa sebab pihak desa maupun BUMDes enggan menyerahkan rincian pengelolaan anggaran.
Camat Soromandi, Zulkarnain, membenarkan adanya penyegelan kantor Desa Wadukopa yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang menggelar aksi. Dia menjelaskan, masyarakat meminta penjelasan kepada pengelola BUMDes kaitan aliran dana BUMDes sejak beberapa tahun terakhir ini.
“Semuanya sedang kita lakukan pendekatan untuk solusi terbaik. Senin nanti kita panggil kepala desa dan pengelola BUMDes,” kata Zulkarnain, Camat Soromandi, Kabupaten Bima, Jumat (31/3/2023).
Sementara itu, Korlap aksi, Firdaus menjelaskan, Masyarakat yang menggelar aksi tersebut mempertanyakan kepada pengurus BUMDes ataupun Perangkat desa mengenai pengelolaan dana BUMDes sejak tahun 2018 sampai 2023. Ia mengatakan bahwa pengelolaan BUMDes harus oleh pihak ketiga, supaya profesional dan transparan.
“Hadirnya BUMDes ini harus benar-benar bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Bukan malah dimanfaatkan oleh segelintir kelompok yang dapat menimbulkan perspektif buruk dari masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Firdaus mengatakan bahwa kades mempunyai kewenangan untuk meminta penjelasan atas pengelolaan dana BUMDes. Tetapi pengurus BUMDes tidak berani menunjukan data laporan neraca tahun 2018 sampai 2023.
“BUMDes asal jadi. Pengurus atau pengelola main tunjuk saja, tanpa punya keahlian berusaha. Ini menghabiskan dana desa saja. Kami ingin BUMDes benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa, karena modal pembentukan BUMDes cukup besar,” pungkasnya.
Terakhir, Firdaus mamaparkan jika masalah ini menjadi salah satu poin penting yang harus diselesaikan dengan cara audiensi terbuka di hadapan masyarakat. Massa aksi ingin agar BUMDes benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa.
Penulis: Mukhlis
Editor: Rizal
