JAKARTA – Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Surta Wijaya, meminta 10 persen dari total APBN dialokasikan untuk pemerataan pembangunan di desa. Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin mengatakan, alokasi anggaran sudah lebih dari 10 persen jika di total dari anggaran yang dialokasikan oleh kementerian lainnya.
“Saya kira memang pemerintah sudah punya komitmen kuat untuk membangun desa, sebenarnya kalau anggaran langsung ke Kemendes sekitar Rp 70 triliun, tapi sebenarnya kalau kita hitung dari berbagai kementerian yang juga pelaksanaan di desa seperti Kementerian Pertanian, Kementerian PUPR, Kementerian Kesehatan, Pendidikan, ternyata kalau menurut hitung-hitungannya itu lebih dari Rp 400 triliun sejak 2015,” kata Ma’ruf Amin, Senin (20/3/2023).
Sebelumnya, Ketua Apdesi Surta Wijaya dalam acara peringatan Sembilan tahun undang- undang desa yang berlangsung di GBK pada Minggu (19/3/2023) menyatakan permintaan penambahan alokasi dana desa dari APBN sebesar 10 persen. Surta mengatakan bahwa hal tersebut merupakan salah satu wujud spirit pemerintah dalam pemerataan pembangunan di desa.
“Tetapi jangan selalu desa dimarginalkan. Bukan perkotaan saja yang harus dibangun. Tetapi di desa harus jadi garda terdepan sekarang. Tidak lagi orang berpikir, mari kita ke kota. Tidak lagi orang mengais ke kota, tetapi harus turun dan lari ke desa,” ujar Surta di GBK, Minggu (19/3).
Dalam kesempatan tersebut, Surta juga meminta pemerintah menetapkan Hari Desa Nasional diperangati setiap 15 Maret. Mereka juga meminta pelaksanaan pilkades di tahun 2023 tetap dilangsungkan.
Penulis: Erdhi
Editor: Ani
