JAKARTA – Sejumlah tokoh nasional tampak hadir pada peringatan 9 Tahun Undang-Undang Desa yang diadakan di gelora bung karno (GBK), pada Minggu (19/3/2023). Salah satunya adalah Presiden RI ke-5, Megawati Soekarnoputri.
Beberapa Tokoh dan Menteri pada Kabinet Indonesia Maju juga ikut hadir. Diantaranya adalah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan hingga Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
Selanjutnya, hadir pula sejumlah perwakilan organisasi desa, yakni Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) dan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI).
Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Surta Wijaya menegaskan bahwa pemerintah pusat tidak boleh memarginalkan desa. Pembangunan tidak hanya berorientasi di Kota saja, namun desa juga menjadi garda terdepan pada pembangunan Negara.
“Tetapi, jangan selalu desa dimarjinalkan, bukan perkotaan saja yang harus dibangun. Tetapi di desa, harus jadi garda terdepan sekarang. Tidak lagi orang berpikir, mari kita ke kota. Tidak lagi orang mengais ke kota, tetapi harus turun dan lari ke desa,” kata Surta di depan ribuan kepala desa.
Surta juga menegaskan perlunya alokasi 10 persen APBN untuk dana desa. Menurutnya hal itu dapat menjadi dorongan untuk memaksimalkan pembangunan desa.
Senada dengan Surta, Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (MPO APDESI) Muhammad Asri Anas mengatakan, dalam pertemuan tersebut para Kepala Desa akan menyuarakan permintaan 10 persen APBN dialokasikan untuk dana desa.
“10 persen APBN untuk dana desa,” tegasnya.
Penulis: Danu
Editor: Ani
