JAKARTA– Dalam rangka memperingati sembilan tahun undang- undang desa, ribuan kepala desa berkumpul di Gelora Bung Karno (GBK), Minggu (19/3/2023). Para Kades itu melayangkan tiga tuntutan kepada Presiden Jokowi. Salah satunya adalah tuntutan 10% dana desa dari APBN dapat disalurkan ke daerah untuk desa.
“Pertama, mengusulkan kepada eksekutif maupun legislatif, bahwa dana desa itu harus 10% ke depan. Kenapa demikian, karena untuk percepatan desa, dengan dana 10% maka akan terjawab percepatan pembangunan, infrastruktur, kesehatan, SDM, stunting dan gizi buruk, rumah kumuh, dan lain sebagainya. Sehingga ada sebuah perubahan signifikan,” ungkap Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Surta Wijaya kepada wartawan.
Selain itu, Surta juga berharap bahwa pemerintah maupun lembaga legislatif dapat menetapkan Hari Desa Nasional yang jatuh pada 15 Februari. Surta mengatakan, sejak UU Nomor 6 Tahun 2014 ditetapkan, Hari Desa Nasional tak kunjung diresmikan.
“Harapan saya nanti tadi Pak Bambang Soesatyo (sebagai Ketua MPR) juga siap dukung Hari Jadi Desa pada tanggal 15 Februari,” imbuhnya.
Adapun tuntutan terakhir yakni mengenai berlangsungnya pemilihan kepala desa pada tahun 2023. Para kades menolak adanya moratorium pemilihan kepala desa.
“Ketiga, ada 7.000 kepala desa atau kades yang habis masa jabatannya, harapan saya kepada bapak presiden ini harus dijalankan oleh para bupati pemilihan kades, sebelum pilpres. Itu lah intinya tiga poin hari ini,” tambahnya.
Ia menegaskan, jika terdapat partai politik yang tidak mendukung ketiga tuntutan ini, maka ia bakal menginstruksikan kepada para kades untuk tidak memilih partai tersebut di Pemilu 2024.
“Partai-partai yang tidak mendukung 10% dana desa kita mau bilang semua, enggak usah ke depan dipilih lagi. Iya (partai-partai yang di DPR sekarang),” pungkasnya.
Penulis: Ajik
Editor: Ani
