JAKARTA – Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Surta Wijaya menegaskan bahwa desa harus menjadi perhatian pemerintah pusat agar menjadi penentu masa depan warganya.
Hal itu ia ungkapkan karena desa sering menjadi subjek pembangunan kedua setelah kota. Dan desa yang mandiri akan menjamin kualitas hidup masyarakat dalam memperoleh kesejahteraan ekonomi.
“Jangan selalu desa dimarjinalkan, bukan perkotaan saja yang harus dibangun. Tetapi di desa, harus jadi garda terdepan sekarang. Tidak lagi orang berpikir, mari kita ke kota. Tidak lagi orang mengais ke kota, tetapi harus turun dan lari ke desa,” kata Surta pada acara Peringatan 9 Tahun Undang-Undang Desa, yang digelar di kawasan gelora bung karno (GBK), pada Minggu (19/3/2023).
Pihaknya juga menuntut agar 10 persen dari APBN dialokasikan untuk dana desa, dengan tuntutan kenaikan tersebut, dana yang bisa diterima di setiap desa bisa mencapai Rp5-10 miliar per tahun. Dari alokasi anggaran itu, lanjut Surta, akan mempercepat pemerintah desa hingga mampu membangun berbagai fasilitas pembangunan manusia.
Sementara menurut laporan BPKB, pada 2020 dana desa yang diberikan telah mencapai Rp960,6 juta per desa. Adapun bila merujuk pada data Kemendesa, pagu Dana Desa 2023 adalah Rp68 triliun untuk 74.960 desa, yang berarti setiap desa mendapatkan jatah Rp907,1 juta untuk 2023.
“Dengan dana 10 persen terealisasi akan percepatan pembangunan di antaranya infrastruktur, pendidikan, kesehatan, SDM, stunting, gizi buruk , rumah kumuh dan sebagainya,” kata Surta.
Dalam kesempatan itu, sejumlah tokoh nasional tampak hadir pada gelaran peringatan 9 Tahun Undang-Undang Desa. Di antaranya, Presiden RI ke-5 sekaligus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri.
Selain itu, beberapa Tokoh dan Menteri pada Kabinet Indonesia Maju juga ikut hadir di antaranya; Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan.
Di samping itu, Ketua MPR RI sekaligus Ketua Dewan Pembina Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) Bambang Soesatyo alias Bamsoet hingga Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Imam Besar Masjid Istiqlal Nassarudin Umar. Mereka hadir dalam sesi kedua peringatan 9 tahun pengesahan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.
Penulis : Danu
Editor: Ani
