MUARO JAMBI – Kejaksaan Negeri Muaro Jambi meluncurkan Program Digitalisasi ‘Jaga Desa’ untuk mengawal penggunaan dana desa. Kajari Muaro Jambi, Kamin SH , MH, mewanti-wanti kepala desa untuk mengelola dana desa dengan baik dan benar.
“Pihak kejaksaan tidak ingin adanya kepala desa di Kabupaten Muaro Jambi yang terjerat hukum terkait dengan ketidakpahaman mengelola dana desa,” ujar Kamin dalam keterangan persnya, Minggu (12/3/2023).
Kejari Muaro Jambi cukup serius dalam pengembangan Program Jaga Desa. Kamin mengatakan dalam waktu dekat ini pihaknya akan menandatangani MOU dengan 150 desa dan 5 Kelurahan sehingga dalam waktu dekat program ini bisa dijalankan di semua desa yang ada di Muaro Jambi.
Seluruh proses pengelolaan dana desa perlu dikawal dengan ketat. Hal tersebut untuk memastikan bahwa dana desa dikelola dengan benar dan sesuai aturan yang berlaku.
Seluruh anggaran baik itu yang diperoleh dari APBD, APBN maupun bantuan atau sumber lainnya harus diinput ke dalam aplikasi ‘Jaga Desa’ untuk memastikan transparansi pengelolaan dana desa oleh kepala desa.
“Jadi kalau sudah dimasukkan dalam aplikasi itu, kemudian uang nya digunakan untuk apa, mana buktinya, itu akan terlihat dan termonitor. Jadi nanti, seandainya ada laporan, bisa kami pantau dari situ, tidak perlu lagi kami turun ke lapangan,” jelas Kamin.
Dibentuknya Program Jaga Desa adalah untuk memastikan kegiatan dan pengelolaan dana desa dapat berjalan baik. Selain itu, dengan program tersebut bisa dilakukan pencegahan dini terhadap para kepala Desa yang bermaksud ingin melakukan korupsi Dana Desa.
“Mudah-mudahan dengan langkah ini, tidak ada kepala desa di muaro jambi ini ingin bermain main atau ada niatan korupsi dana desa,” kata Kamin.
Walau diawasi secara ketat, Kamin menyampaikan bahwa kepala desa tidak perlu takut dan khawatir dalam menggunakan dana desa.
“Jangan takut membuat suatu kegiatan atau program di desa, asalkan sesuai dengan aturan, insyaallah tidak ada masalah,” pungkas Kamin.
Penulis: Erdhi
Editor: Soleha.tn
