Jokowi Sebut Pembangunan Indonesia Berpusat di Desa

kolomdesa.com
Presiden RI, Joko Widodo. Sumber foto: Instagram @jokowi

JAKARTA – Jokowi menyebut bahwa saat ini pembangunan Indonesia dapat dimulai dari desa. Hal itu terbukti dengan telah disalurkannya dana desa untuk 74.961 desa di seluruh Indonesia, dengan anggaran Rp470 Triliun. Besaran anggaran itu merupakan realisasi aggaran Jokowi dari tahun 2025 hingga 2022.

 

“Ini komitmen menggeser kota sentris menuju desa sentris. Sehingga jalan-jalan produksi desa itu semua terbangun, meskipun belum selesai,” kata Jokowi saat membuka workshop dan rakernas PAN di Semarang, Minggu (26/2/2023).

 

Sementara pada tahun 2023, pemerintah mengalokasikan dana desa sebesar Rp70 Triliun dengan proses pencairan secara bertahap. Dalam proses pencairan itu, DJPb telah merealisasikan dana desa sebesar Rp 2,5 triliun sampai dengan 10 Februari 2023.

 

Adapun fokus penggunaan dana desa terbagi dalam tiga pemenuhan kebutuhan, yakni untuk bantuan langsung tunai (BLT) desa, dana operasional pemerintah desa, hingga program ketahanan pangan dan hewani.

 

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, pihaknya telah melakukan realisasi belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp 58,19 triliun pada Januari 2023.

 

Ia merinci, TKDD saat ini didominasi oleh Dana Alokasi Umum (DAU) yang realisasinya Rp 47,4 Triliun, Dana Bagi Hasil (DBH) yang realisasinya mencapai Rp 10,8 Triliun, kemudian dana desa yang realisasinya baru 0,5%.

 

Sri Mulyani juga menjelaskan bahwa penggunaan DAU saat ini telah diatur lebih detail, sebab ada yang tidak ditentukan penggunaannya dan ada yang ditentukan prioritas penggunaannya sesuai kebutuhan yang ada.

 

Di antaranya, untuk pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, gaji PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), dan kelurahan. Sebelumnya penyaluran DAU diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah.

 

“Sekarang pemerintah pusat meminta supaya pemerintah daerah komitmen terhadap bidang pendidikan, kesehatan, untuk pekerja umum, serta pembayaran kepada tenaga PPPK dan kelurahan harus jadi perhatian dan diprioritaskan dalam penggunaan DAU-nya,” pungkas Sri Mulyani dalam konferensi APBN Kita, Rabu (22/2/2023).

 

Penulis: Danu
Editor: Ani

Print Friendly, PDF & Email
Ikuti berita Kolomdesa.com terupdate di:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *